60% Daerah Mampu Kendalikan Tingkat Kelahiran

PROSES pembangunan didorong terus menerapkan konsep berwawasan kependudukan yang menempatkan penduduk sebagai titik sentral pembangunan. Kependudukan bisa menjadi ancaman apabila Indonesia tidak mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencegah ledakan penduduk.

Direktur Analisis Dampak Kependudukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hitima Wardhani, menyampaikan pengendalian angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) saat ini terus membaik. Sebanyak 60% daerah di Tanah Air telah mencapai tingkat TFR 2,1 anak per perempuan.

Di satu sisi, ledakan penduduk harus dicegah, di sisi lain keberlangsungan kependudukan juga perlu diperlihara.  "TFR juga harus dijaga agar tidak terlalu rendah di bawah 2,1 agar kita tidak kekurangan penduduk usia produktif nantinya," ujar Hitima, di sela Seminar Nasional Analisis Dampak Kependudukan, di Jakarta, Selasa (6/10).

Deputi Pelatihan dan Pengembangan BKKBN M Rizal Damanik menambahkan,  pembangunan dikatakan berhasil apabila direncanakan saksama dengan memperhitungkan pula dampak kependudukan. Sinergi lintas sektor dibutuhkan dalam mencapai tujuan tersebut.

Menurut Rizal, salah satu faktor penting dalam perencanaan pembangunan ialah aspek penduduk dan dampak-dampaknya seperti tingkat kelahiran dan kualitas manusia.

"Sesuai amanat Presiden masalah kependudukan ini lintas sektor tidak hanya mengenai kelahiran. Ada faktor lain yang harus dipenuhi ketika berbicara mengenai peningkatan kualitas manusia seperti isu pangan dan infrastruktur sanitasi," ujarnya.

Percepatan pembangunan infrastruktur, lanjut dia, perlu terus diiringi dengan penanganan kependudukan yang bermuara pada peningkatan kualitas manusia.

Mengutip data Badan PPB UNDP, Rizal mengatakan dari Indeks Pembangunan Manusia Indonesia masih berada di urutan ke-116 dari 189 negara. Salah satu penyebab rendahnya peringkat itu, menurutnya, ialah besarnya jumlah penduduk yang kurang terkendali.

"Apabila kita gagal menangani permasalahan kependudukan, Indonesia menghadapi ancaman kependudukan. Sehingga, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak cukup mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia," jelasnya.

Rizal menekankan peran daerah juga sangat penting. Mereka harus paham bahwa penduduk harus dikendalikan, sebab akan ada dampaknya kalau tidak dikendalikan sesuai kemampuan daerah.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, sambungnya, BKKBN mengambil peran melaksanakan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga yang tidak semata untuk mengendalikan jumlah penduduk, melainkan terutama untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Kesamaan persepsi tentang pembangunan berwawasan kependudukan dari tataran provinsi sampai dengan kabupaten/kota, kecamatan dan seterusnya amat penting.

"Sinergitas di antara organisasi perangkat daerah dalam mendukung program pengendalian penduduk juga amat penting khususnya dalam mendukung penurunan angka kelahiran total, penurunan kebutuhan KB yang tidak terpenuhi, dan penurunan angka fertilitas pada usia remaja," papar Rizal. (A-2)