Anak Putus Sekolah Terus Berkurang

PROGRAM Indonesia pintar (PIP) memperluas akses anak dalam mendapatkan bantuan pendidikan formal dan nonformal. Dengan program itu jumlah anak yang putus sekolah di jenjang pendidikan dasar selama empat tahun terakhir menurun drastis sekitar 47%.

"Total anggaran yang telah kita salurkan untuk bantuan pendidikan program Indonesia pintar sebesar Rp35,7 triliun," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Ia mengungkapkan, jumlah anak yang putus sekolah di jenjang pendidikan dasar pada 2015/2016 tercatat sebanyak 60.066. Namun, pada 2017/2018, jumlahnya tinggal 32.127 anak. Seiring dengan itu, rata-rata lama sekolah (RLS) meningkat dari 7,73 tahun pada 2014 menjadi 8,10 tahun pada 2017. Demikian halnya dengan angka harapan lama sekolah (HLS) yang meningkat dari 12,39 tahun pada 2014 menjadi 12,85 tahun pada 2017.

Muhadjir mengatakan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) juga mencatat terjadinya peningkatan angka partisipasi kasar (APK) pendidikan menengah. Jika pada 2014 angkanya sebesar 74,26%, pada 2017 naik menjadi 82,84%, sedangkan angka partisipasi murni (APM) pendidikan menengah meningkat dari 59,35% (2014) menjadi 60,37% (2017).

Selain itu, lanjutnya, tercatat 1.407.433 peserta didik lulus sekolah menengah atas (SMA) dan 1.300.521 lulus sekolah menengah kejuruan (SMK).

Selama dua tahun terakhir, lanjut Mendikbud, kementeriannya fokus pada mekanisme penyaluran dana manfaat PIP yang dimulai sejak 2014. "Sebanyak 70% penerima PIP telah menggunakan kartu PIP model baru yang juga berfungsi sebagai ATM sehingga peserta didik bisa mengambil uang setiap saat sesuai kebutuhan," katanya.

Untuk semakin memudahkan penerima PIP dalam menerima manfaat bantuan pendidikan, Kemendikbud telah bekerja sama dengan bank-bank penyalur agar memfasilitasi koperasi sekolah dengan Layanan Keuangan tanpa Kantor atau Laku Pandai.

Ia juga mengatakan, pada tahun ini Kemendikbud fokus pada upaya pemerataan pendidikan berkualitas. Penerapan sistem zonasi sekolah yang dimulai sejak 2016, kata Mendikbud, mendorong pembenahan pendidikan nasional. Hal itu bukan hanya meningkatkan akses layanan pendidikan, tetapi juga penerapan pendidikan karakter.

"Dengan penerapan sistem zonasi persekolahan, kita optimistis target wajib belajar 12 tahun dapat lebih mudah tercapai," katanya.

Upaya penuntasan buta aksara, kata Muhadjir, juga menunjukkan hasil menggembirakan. Jumlah penduduk usia 15-19 tahun yang buta aksara pada 2017 tersisa 2,07%. Padahal, pada 2015 jumlahnya masih 3,56%.

Revitalisasi SMK

Peningkatan mutu pendidikan melalui ujian nasional (UN) juga terus ditingkatkan. Melalui UN berbasis komputer (UNBK), pemerintah mendorong penyelenggaraan evaluasi yang semakin transparan, efisien, serta berintegritas.

Pada 2018, sebanyak 78% atau sekitar 6,28 juta peserta didik mengikuti UNBK. Angka itu meningkat signifikan dari tahun sebelumnya sebanyak 49%. "Ini bukan hanya tentang penggunaan komputernya, tetapi bagaimana kita mendorong penyelenggaraan ujian yang lebih berintegritas. Ini terkait pendidikan karakter," ujarnya.

Pada kesempatan itu Mendikbud mengungkapkan langkah pemerintah merevitalisasi SMK terus menunjukkan hasil positif. Saat ini sebanyak 2.700 SMK telah menjalin kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri. (Dhk/H-1)