Kapasitas Pelopor Perdamaian Ditingkatkan

TENAGA pelopor perdamaian dituntut untuk bisa mendeteksi segala potensi yang dapat menimbulkan konflik sosial serta melakukan upaya-upaya mencegahnya. Untuk itu, Kementerian Sosial (Kemensos) terus meningkatkan kapasitas dan kemampuan tenaga pelopor perdamaian.

“Kita berikan pelatihan bagaimana pelopor perdamaian dapat mendeteksi potensi terjadinya konflik di daerah tempat mereka berada. Mereka harus bisa merangkul segala potensi lokal untuk mencegah terjadinya konflik,” kata Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Harry Hikmat, pada kegiatan Pemantapan Tenaga Pelopor Perdamaian & Bimbingan Teknis Petugas Layanan Dukungan Psikososial 2018 di Jakarta, pekan lalu.

Harry menjelaskan, bencana sosial yang terjadi di masyarakat mempunyai kompleksitas yang membutuhkan penanganan secara serius karena yang dihadapi ialah manusia. Berbagai kepentingan dan tujuan di masyarakat jika tidak dimediasi akan menimbulkan konflik sosial.

Tenaga pelopor perdamaian yang direkrut dari relawan-relawan di seluruh daerah di Tanah Air berfungsi membantu mencegah dan menyelesaikan konflik sosial. Diakui Harry, jumlah tenaga pelopor perdamaian yang saat ini ada 1.454 orang masih kurang.
“Dengan jumlah tersebut tentu belum ideal. I­dealnya satu kecamatan tiga pelopor perdamai­an. Jika di Indonesia ada sekitar 7.000 kecamatan,  idealnya ada 21 ribu pelopor perdamaian.”

Untuk mengatasi kekurangan itu, lanjut Harry, selama ini penyelesaian masalah sosial di masyarakat juga dibantu pilar-pilar sosial lainnya, seperti Pendamping Program Keluarga Harapan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Taruna Siaga Bencana, dan Pekerja Sosial Masyarakat.

Pada kegiatan pemantapan itu, 425 personel tenaga pelopor perdamaian dari seluruh daerah di Indonesia hadir sebagai peserta. Mereka dilatih  bagaimana merespons cepat persoalan sosial yang terjadi serta memahami karakter masyarakat. (Ind/Ant/H-2)