Data Akurat, Amunisi Perangi Kemiskinan

KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) memiliki sejumlah cara yang dipandang efektif dalam rangka menekan angka kemiskinan.Mulai pemutakhiran data hingga memastikan efektivitas setiap program berjalan baik.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2017 terdapat 10,64  atau 27,77 juta penduduk miskin. Pada Maret 2018, jumlah penduduk miskin turun menjadi 25,95 juta (9,82%).

Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham menilai angka kemiskinan terbaru menunjukkan keberhasilan program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah, khususnya dalam hal penyaluran bantuan sosial  (bansos) dan subsidi.“Program dan sinergi pemerintah dengan elemen-elemen yang ada dalam rangka menggerakkan ekonomi rakyat berjalan baik, sehingga rakyat bisa mandiri dan sejahtera,” kata Mensos di Jakarta, baru-baru ini.

Lebih lanjut, Idrus memproyeksikan persentase penurunan penduduk miskin bisa mencapai 9% pada akhir 2018. Jika berhasil, capaian tersebut lebih cepat daripada target pemerintah, yaitu angka kemiskinan 9% pada 2019. “Ini bukan sesuatu yang mustahil apabila program-program pemerintah berjalan dengan baik,” ucapnya.

Dijumpai dalam kesempatan terpisah, Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Andi ZA Dulung juga meyakini angka kemiskinan 9% terwujud pada tahun ini.“Tapi tentu harus ada upaya yang dilakukan, salah satunya memperbaiki masalah data,” ucapnya di Jakarta, Jumat (20/7).

Ia menekankan, cara paling jitu ialah dengan melakukan pemutakhiran data, mulai perbaikan sistem di tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga level kementerian/lembaga (K/L) terkait.Harapannya, data yang akurat dapat memaksimalkan pemberian bantuan bagi masyarakat. “Titik awalnya dari data. Kalau nanti semua sudah menjalankan komitmen itu dengan baik, penyaluran bansos bisa lebih tepat sasaran.”

Sejak dikeluarkan Undang-Undang No 13/2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, jelas Andi Z.A Dulung, pemerintah sebenarnya sudah melakukan pendataan, tapi belum mencakup seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Pada 2016, Kemensos mulai gencar mendata melalui kerja sama pemerintah provinsi dan kota. Setelah itu di 2017, pendataan semakin baik seiring diterapkannya sistem pendataan berbasis daring.

Tercatat, sebanyak 15,5 juta keluarga miskin telah menerima bansos dengan penyaluran beras sejahtera (rastra) pada Januari 2018 yang mencapai 99,65% dari alokasi pemerintah. Kemudian di Februari sebesar 99,66% dan Maret sebesar 99,62%.

“Berdasarkan UU Fakir Miskin, yang mengetahui persis mengenai data itu bupati/walikota, tapi kenyataannya jbanyak yang tidak paham,.Dikira itu kewajiban BPS. Padahal, BPS hanya menentukan angka kemiskinan, sedangkan detilnya mereka yang tahu,” ucap Andi Z.A Dulung.

Guna memperbaiki pemahaman tersebut, Kemensos melakukan sosialisasi dan edukasi kepada setiap kepala daerah. Diharapkan, ke depan akan terbentuk basis data terpadu yang tidak hanya dapat digunakan untuk penyaluran bansos, tetapi juga program pengentasan kemiskinan oleh lintas K/L.

Andi Z.A Dulung pun menyadari persoalan data tidak mungkin 100% valid.Pasalnya, ada jeda waktu antara pelaksanaan suvei dan dimulainya penyaluran bansos.Hampir selalu ada perbedaan, baik itu karena penduduk pindah domisili maupun wafat.

“Untuk masalah validasi, kita harapkan bupati/walikota bisa menjalankan tugas. Meski setelah itu nanti pasti diverifikasi ulang oleh pihak yang menggunakan data tersebut untuk keperluan program tertentu, seperti penyaluran program keluarga harapan (PKH),” kata dia.

PKH adalah salah satu program andalan Kemensos untuk mengurangi kemiskinan.Terbukti, sejak peserta PKH juga mendapatkan bantuan rastra pada 2017, angka kemiskinan berkurang.

Pada 2018, pemerintah melalui alokasi APBN menggelontorkan dana Rp17 triliun untuk PKH. Sementara itu, dana bansos pangan, baik untuk rastra maupun bantuan pemerintah nontunai (BPNT) mencapai Rp21 triliun. “Tahun depan harapan kita bisa naik lagi untuk PKH jadi Rp32 triliun, sedangkan bansos pangan tetap Rp21 triliun. Dengan catatan, sekarang masih berproses,” ungkap Andi Z.A Dulung.

Lebih lanjut, untuk memperkuat basis data jumlah penduduk miskin, Kemensos tengah mengupayakan satu badan data yang sekarang bernama Pusdatin. Diharapkan persetujuan dari Presiden dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan mengubahnya dari status eselon dua menjadi eselon satu segera turun. “Harusnya satu dua bulan ini bisa keluar suratnya. Kalau itu terpenuhi, bisa memperkecil error, dan yang miskin nanti datanya bisa terkover semua,” tandas Andi Z.A Dulung. (Mut/S2-25)