Mencapai Kesetaraan Gender Perlu Sinergi

PADA Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 (SDGs), kesetaraan gender menjadi salah satu tujuan yang ingin dicapai secara global. Kesetaraan gender dalam hal ini ialah isu lintas sektoral sehingga perlu sinergitas antara pemerintah pusat, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, masyarakat/komunitas, dan stakeholder lain untuk mewujudkan SDGs secara me-rata dan adil.

"Kalau bicara gender, adalah relasi, yakni kita berbagi peran tugas dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan untuk berkontribusi dalam pembangunan," kata Asisten Deputi Kese-taraan Gender Bidang Infra-struktur dan Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindung-an Anak (KPPPA) Ratna Susianawati dalam diskusi Kese-taraan Gender: Perlu Sinergi Antarkementrian/Lembaga, Pemda, dan Masyarakat di Jakarta, kemarin.

Pengarusutamaan gender (Pug), ujarnya, merupakan strategi yang dikeluarkan pemerintah untuk bisa meminimalkan terjadinya kesenjangan. Ia mencontohkan banyaknya infrastruktur yang belum memperhatikan keamanan perempuan.

"Misalnya, belum adanya perhatian terhadap keamanan perempuan, terutama bagi mereka yang pulang malam melewati jalan yang kurang penerangan sehingga mereka rentan menjadi korban pelecehan seksual," tambah Ratna.

Strategi percepatan Pug, katanya, dilakukan melalui perencanaan penganggaran yang responsif gender (PPRG). Dalam PPRG, pemerintah pusat dan daerah melakukan analisis gender dalam proses perencanaan penganggar-an, untuk memastikan ada keadilan, yakni dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi laki-laki, perempuan, anak, manula, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lain.

Di sisi lain, lembaga swadaya masyarakat Perhimpunan untuk Studi dan Pengembang-an Ekonomi dan Sosial (Persepsi) banyak menemukan persoalan-kesenjangan akibat pandangan baku tentang laki-laki dan perempuan. Kesenjangan itu terutama terjadi dalam pengelolaan sumber daya alam seperti di bidang kehutanan dan pertanian.

Salah satu contoh di bidang pertanian ialah tidak tersampaikannya informasi pertanian kepada perempuan di rumah.