Penanganan Asmat Holistis

SEKITAR 90% program penanggulangan kasus kejadian luar biasa (KLB) campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, terealisasi. Selanjutnya, pencegahan penyakit tidak akan lagi dilakukan secara parsial, tetapi holistis dengan menyinergikan kementerian-lembaga terkait.

"Program yang dikirim ke Asmat sejak KLB campak, beberapa waktu lalu, sudah terdistribusi. Semua program yang dikirim ke sini dari tim kementerian-lembaga sudah masuk," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani seusai mengunjungi Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) Agats di Kabupaten Asmat, kemarin.

Ia mengunjungi Distrik Agats bersama Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Mereka juga meninjau pelayanan akses air bersih, sekolah, dan pusat kesehatan ibu hamil dan anak balita.

Menurut Menko PMK, pemerintah telah menyiapkan tim kesehatan dan tenaga pendidik yang akan dikirimkan ke Asmat. "Untuk tenaga pendidik dan kesehatan. Kami sudah mengatur dana afirmasi yang akan dilakukan sesuai kebutuhan," katanya.

Menteri Sosial Idrus Marham menerangkan, pemerintah telah merancang program untuk memenuhi seluruh kebutuhan dasar dan mendesak bagi masyarakat Asmat guna menghindari terjadinya kasus penyakit lain.

"Secara konseptual pemerintah sudah buat prinsip-prinsip dasar setelah KLB berakhir. Pemerintah pusat telah merencanakan program-program dalam satu konsep terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Makanya kami datang ke sini," kata Idrus.

Spesialis anak

Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Moeloek memastikan akan memenuhi kebutuhan dokter spesialis di kabupaten itu karena daerah tersebut masih kekurangan dokter spesialis anak yang menetap pascakasus KLB campak dan gizi buruk. "Kami punya dokter spesialis. Jadi, kalau Pak Bupati minta, akan dikirim," kata Menkes.

Menurutnya, pihaknya juga sudah mengirimkan tim kesehatan Flying Health Care (FHC), termasuk dokter spesialis anak sejak KLB campak dan gizi buruk hingga saat ini status KLB dicabut. Tim kesehatan FHC dari Kemenkes secara bergantian dikirimkan ke Asmat selama 10 hari sejak pertengahan Januari.

Dokter spesialis yang akan dikirimkan Kemenkes berdasarkan permintaan kepala daerah merupakan program Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) bagi para lulusan baru. Menkes menjelaskan, peserta WKDS akan dikirimkan dalam kurun enam bulan untuk memberikan pelayanan di daerah dan enam bulan selanjutnya digantikan peserta lain.

Sebelumnya, Direktur RSUD Agats Riechard Mirino mengatakan dokter spesialis anak tetap dibutuhkan. Saat ini RSUD Agats hanya memiliki dokter spesialis penyakit dalam, spesialis bedah, dan sedang menunggu dokter spesialis kebidanan dan kandungan program WKDS.

Pengiriman tenaga kesehatan program WKDS berdasarkan permintaan pemerintah daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan rumah sakit dan fasilitas yang memadai.

(Ant/H-2)