1.302 Rumah Sakit belum Terakreditasi

SEKITAR 1.032 rumah sakit dari 2.739 rumah sakit di Indonesia hingga kini belum terakreditasi. Diharapkan pada 2019, seluruh RS terakreditasi. Pasalnya, kondisi ini berdampak pada masyarakat, mengingat kualitas layanan menjadi faktor utama penilaian.

"Kualitas layanan rumah sakit menjadi faktor terpenting dan terutama. Karena kami tidak menilai RS dari fasilitas gedung dan fasilitas lainnya," kata Ketua Eksekutif Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS), dr Sutoto, pada Pertemuan Ilmiah Tahunan dan Semiloka Akreditasi RS Ke-3, di Jakarta, Selasa (8/8).

Turut hadir dalam acara itu, Sekretaris Eksekutif KARS, dr Djoti Atmodjo SpA, dan Ketua Bidang Humas dan IT KARS, dr Djoni Darmadjaja SpB.

Sutoto menjelaskan, KARS bertugas mendorong RS dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan keselamatan pasien yang merujuk pada standar The International Society for Quality in Health Care (ISQua). Standar tersebut digunakan di 99 negara di dunia.

"Pada awalnya kami menemukan cukup banyak RS mengeluh saat standar ISQua diterapkan dalam proses akreditasi, ini terjadi ketika KARS bekerja pada 2012 lalu, tetapi keraguan itu terbantahkan, karena dalam perjalanannya ada 41% RS mendapat akreditasi paripurna," kata mantan Direktur Utama RS Fatmawati Jakarta ini.

Sutoto melanjutkan bahwa akreditasi bertaraf internasional ISQua itu mencakup 338 standar dan 1.353 elemen penilaian. Penerapan standar tersebut tidak berlaku sama untuk tipe rumah sakit mulai dari A,B, C, dan D maupun pada peringkat akreditasinya mulai dari perdana, madya, hingga paripurna.

Lebih lanjut ia mengingatkan bahwa salah satu hal terpenting bagi layanan rumah sakit ialah perihal pentingnya dokter membangun komunikasi dengan pasien. Jika di masa lalu dokter lebih banyak diam, sekarang dokter diminta untuk lebih banyak berbicara secara mendalam dengan pasiennya.

"Mata kuliah komunikasi sudah diberikan dalam pendidikan kedokteran, agar dokter lebih banyak berbicara dengan pasiennya," kata Sutoto seraya menambahkan banyaknya pasien Indonesia berobat ke luar negeri seperti Singapura karena dokter di RS tersebut ahli dalam berkomunikasi dengan pasien secara baik.

Dalam kesempatan itu, Djoti menambahkan, peraturan menyebutkan kewajiban bagi RS untuk mendaftar akreditasi setelah 3 tahun berjalan. Namun, dalam pelaksanaannya tak semulus yang diharapkan. Masih banyak RS yang belum dapat menaati aturan tersebut dengan baik.

"Nah, dengan pertemuan ilmiah dan semiloka tahunan yang dihadiri surveyor maupun perwakilan RS, kami informasikan standar akreditasi KARS versi terbaru," pungkasnya. (RO/OL-2)