Dana LRT Pakai APBN 2018

PEMERINTAH cenderung akan menggunakan skema APBN 2018 untuk mengalokasikan dana penyertaan modal negara (PMN) bagi pembangunan light rail transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok. Saat ini pemerintah telah menunjuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai investor proyek dan PT Adhi Karya sebagai kontraktor pelaksana proyek.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menjelaskan kendati pemerintah sudah sepakat untuk memberikan PMN senilai Rp5,6 triliun untuk PT KAI, hingga kini belum ditemukan titik temu soal sumber dana PMN dari APBN.

“Ada dua pilihan, APBN perubahan di tahun ini atau APBN 2018 mendatang,” ujar Mardiasmo, di Jakarta, kemarin.

Namun, ia menilai saat ini pemerintah sudah menyuntikkan dana ke Adhi Karya sebesar Rp2 triliun pada tahap pertama dan Rp 1,4 triliun pada tahap kedua. Ia menilai uang itu bisa dipakai untuk menyelesaikan LRT sampai batas tertentu.

“Pakai dana itu dulu coba diselesaikan, nanti kalau misalnya kurang baru kita kasih lagi. Makanya kami pikir PMN akan memakai dana APBN 2018 mendatang,” ujar Mardiasmo.

Sebelumnya, Mardiasmo mengatakan untuk pembiayaan LRT itu, pemerintah akan menggunakan skema kombinasi antara APBN dan pinjaman perbankan. Skema kombinasi ini dilakukan agar tidak membebani APBN. Untuk skema kombinasi ini, pemerintah akan mengucurkan dana melalui PMN dan meminta KAI untuk mencari pinjaman melalui bank BUMN.

Mardiasmo mengatakan skema pembiayaan tersebut akan dicantumkan pada revisi perpres yang akan selesai pekan depan.

“Revisinya salah satunya ialah skema pembiayaan melalui pemerintah, BUMN, dan konsorsium perbankan,” ujar dia.

Mardiasmo mengatakan revisi perpres tersebut akan diajukan melalui Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan ke Seskab. Ia mengatakan semua pihak yang terlibat pembangunan LRT ini sudah sepakat. Karena itu, pekan depan perpres sudah bisa diteken presiden.

Mardiasmo mengatakan nantinya dana kombinasi ini diharapkan bisa dimanfaatkan dengan baik agar proyek LRT bisa segera selesai. (Adi/E-4)