Momentum Terjaga, Inflasi Aman

INFLASI tahun ini diramal akan berada pada batas atas target inflasi 3%-5%.

Berbeda dengan tahun lalu, penyesuaian demi penyesuaian tarif administered prices atau harga kelompok barang/jasa yang diatur pemerintah, seperti tarif listrik atau biaya administrasi surat tanda nomor kendaraan (STNK) membuat tekanan inflasi menguat.

Menurut Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo, dampak inflasi merupakan harga yang harus dibayar atas visi pemerintah mereformasi anggaran.

"Ini bagian dari komitmen reformasi, memang akan berdampak pada inflasi karena kita mengurangi subsidi yang kurang efektif," kata dia seusai mengikuti rapat Kelompok Kerja Nasional Tim Pengendali Inflasi Daerah di Gedung Thamrin, BI, Jakarta, Rabu (25/1).

Agus menjabarkan andil administered prices dalam inflasi nasional hanya 0,21%.

Itu terbilang rendah ketimbang andil inflasi komponen bergejolak (volatile food) yang selama ini jadi pendorong utama inflasi nasional.

Namun, jika keduanya naik simultan, tentu akan membuat efek sentimen buruk.

Karena itu, salah satu strategi pemerintah dan otoritas terkait dalam mengendalikan inflasi ialah dengan mengatur momentum kenaikan administered prices dengan harga bahan pangan.

Inflasi volatile food harus dijaga di rentang 4%-5% untuk mengamankan target inflasi.

Hal itu menjadi satu dari enam strategi BI-pemerintah.

"Kita akan perkuat infrastruktur logistik pangan di daerah, khususnya pergudangan untuk stok."

BI dan pemerintah juga akan mengoptimalkan sistem data lalu lintas barang nasional, terutama komoditas pangan, dengan memanfaatkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis.

"Di situ kami bisa tahu setiap hari tentang 10 harga pangan paling sensitif. Kalau harga itu bisa kami kaji, tindak lanjut makin bisa terukur dan tepat waktu," papar Agus.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara menambahkan, di tengah ketatnya kontrol atas dua komponen inflasi yakni administered prices dan volatile food, inflasi inti tetap perlu dijaga.

Apalagi, gejolak ekonomi global berpotensi membuat kurs rupiah labil.

"Kalau kami laksanakan APBN secara benar tentu akan membantu menaikkan confident dan menurunkan inflasi inti 2,7% di 2016. Kami lihat masih ada ruang untuk lebih rendah."

Beras satu harga

Di lain hal, pemerintah mewacanakan kebijakan beras satu harga se-Indonesia pada 2017, sebagaimana telah diterapkan pada BBM bersubsidi.

Niat itu dikemukakan Menteri BUMN Rini Soemarno di Istana Negara, Rabu (25/1).

Kementerian Pertanian mengaku belum ada pembicaraan detail soal itu walau tidak mustahil diwujudkan.

"Memang butuh upaya keras mewujudkan itu," papar Kabiro Humas dan Informasi Publik Kementan Agung Hendriadi di Jakarta, Rabu (25/1).

Harga beras, lanjutnya, ditentukan dua hal yakni kualitas dan varietas. Kualitas, umpama persentase kerusakan biji berasnya.

Kemudian varietas, semakin sedikit, penyetaraan harga akan makin mudah.

"BBM (subsidi) kan paling premium dan solar. Beras banyak varietasnya. Yang di Jawa beda dengan yang di Papua. Yang di rawa juga beda. Ada spesifikasi khusus untuk tempat-tempat yang berbeda," terang Agung.

Saat ini, harga beras tertinggi di Pasar lnduk Beras Cipinang dan di beberapa pasar lain adalah Rp13.500 per kilogram (kg).

Harga terendah Rp6.800 per kg sehingga harga rata-rata beras di lndonesia Rp10.150 per kg.

Kisaran harga itu dianggap masih yang wajar lantaran masih tingginya margin pengangkutan dan perdagangan (MPP) yang mencapai 50%-60%. Padahal, idealnya MPP komoditas hanya 10%-30%. (Pra/Ant/E-1)