Soelaeman Ingin Tuntaskan Pendanaan Pengembang

KETUA Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Realestat Indonesia (REI) Banten Soelaeman Soemawinata terpilih sebagai Ketua Umum DPP REI periode 2016-2019 untuk menggantikan Eddy Hussy. Soelaeman mampu mengalahkan Sekjen DPP REI Hari Raharta Sudrajat dalam voting yang berlangsung di Musyawarah Nasional (Munas) Ke-15 REI, di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (30/11). Pada voting tersebut, Eman, biasa Soelaeman Soemawinata disapa, mampu meraup 98 suara dari 189 peserta yang hadir mewakili jajaran DPD se-Indonesia, atau unggul tipis 7 suara dari Hari yang mengumpulkan 91 suara.

Eman mengatakan dalam memimpin REI ke depannya ia tak akan membedakan antara pengembang besar dan pengembang kecil. Bahkan, berdasarkan hasil sosialisasi dan berkeliling ke DPD REI di daerah-daerah, ia menemukan masih banyak ketimpangan kebutuhan antara pengembang di daerah dan di Jakarta. "Pengembang di tiap daerah cuma berpikir sederhana bagaimana agar usahanya tumbuh dan tetap berjalan," ujarnya.

Karena itu, Eman berjanji menuntaskan masalah pendanaan pengembang di daerah guna memenuhi kebutuhan rumah masyarakat dan program pemerintah dalam mendorong sejuta rumah. "Fokus kami ialah bagaimana pengembang di daerah tidak kena kredit macet dan proyeknya tetap jalan," ungkap pria kelahiran Bogor, 13 Oktober 1962 tersebut. Menurut Eman, upaya tersebut harus disinergikan dengan perbankan di daerah dan pusat. "Seperti dengan Bank Tabungan Negara yang selama ini memiliki pengalaman dalam penyaluran kredit di sektor properti," pungkas Eman.

Modal kuat
Saat memberikan sambutan pembukaan Musyawarah Nasional DPP REI tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan Indonesia saat ini memiliki modal kuat terkait dengan stabilitas ekonomi di dalam negeri. Modal itu bisa menjadi pemicu pertumbuhan untuk pasar properti. "Modal ekonomi kita, cukup untuk mengembangkan sektor properti. Kita patut bersyukur pertumbuhan ekonomi kita 4,92% di kuartal I dan 5,18% di kuartal II, serta 5,02% di kuartal III. Pada kuartal IV diharapkan di kisaran 5,1%-5,2%. Bahkan, pada kuartal II lalu pertumbuhan ekonomi kita terbesar ketiga setelah India 7,9% dan Tiongkok 6,7%," jelasnya.

Di sisi lain, pemerintah juga sudah melakukan penyederhanaan birokrasi untuk pembangunan rumah subsidi dari 33 perizinan menjadi 11 perizinan dan dari 900 hari menjadi hanya 40 hari. "Namun, apabila dalam pelaksanaannya masih terdapat masalah, silakan disampaikan ke Menteri PU-Pera (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dan ke saya lantaran kami ingin mempercepat pengurangan back log perumahan yang masih di angka 11 juta. Ini bukan angka kecil," pungkas Jokowi.