Tiga Jurus Genjot Daya Saing

NAIKNYA peringkat kemudahan berbisnis (ease of doing business) Indonesia dari posisi 106 menjadi 91 merupakan momentum bagi pemerintah untuk mengatasi ketertinggalan dalam penyediaan infrastruktur.

Hal itu dikemukakan Presiden Joko Widodo saat membuka Indonesia Infrastructure Week dan Konstruksi Indonesia 2016 di Jakarta Convention Center, kemarin.

"Percepatan pembangunan infrastruktur sangat memengaruhi kecepatan peningkatkan daya saing Indonesia. Kita fokus infrastruktur dulu. Kita lihat hasilnya pada 2018. Sejak itu daya saing kita mulai kelihatan. Pertumbuhan ekonomi kita di akhir tahun mencapai 5,1%-5,2% antara lain karena didukung konstruksi melalui pembangunan infrastruktur," kata Jokowi.

Untuk mengatasi ketertinggalan di bidang infrastruktur, lanjut Presiden, pemerintah membuka pintu lebar-lebar bagi pihak swasta yang ingin berpartisipasi. "Kemampuan APBN hanya 25% dari total kebutuhan pembangunan infrastruktur. Butuh investasi dunia usaha swasta."

Selain menggenjot pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing, pemerintah tetap konsisten memberantas korupsi dan merampingkan birokrasi.

"Target saya daya saing Indonesia naik ke posisi 40. Singapura berada di peringkat 2, Thailand posisi 46, dan Malaysia 23. Karena itu, infrastruktur terus kami kejar. Berikutnya kita fokus memberantas korupsi. Kita akan terus membenahi hal tersebut. Kalau tidak jangan harap daya saing naik," ujar Jokowi.

Berbagi beban
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono menyatakan pihaknya membuka kesempatan luas kepada pihak swasta untuk ikut pembangunan infrastruktur seperti tol, fasilitas air minum, dan bendungan.

"Swasta diberi kesempatan. Kalau tidak tertarik, kami akan menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha. Apabila masih juga tidak menarik, kami menugasi BUMN," ungkap Basuki.

Salah satu proyek yang banyak menyerap investasi BUMN, menurut Basuki, saat ini ialah proyek tol Balikpapan-Samarinda di Kalimantan Timur.

"Proyek tol Samarinda-Balikpapan sekitar 60 km menggunakan investasi swasta. Dana APBN hanya untuk membangun Jembatan Manggar. Dana APBD digunakan untuk membangun tol sepanjang 10 km. Namun, (swasta) lebih banyak investasinya, dari 99,2 km, sekitar 60 km lebih perusahaan swasta yang berinvestasi," lanjut Basuki.

Menteri Basuki mengakui sudah meminta PT Jasa Marga Tbk (persero) dan PT Waskita Karya Tbk (persero) segera mendata proyek tol yang siap dilepas ke pihak swasta.

"Misalnya, Jasa Marga sudah punya rencana melepas saham agar tidak dominan lagi. Waskita Karya juga, melepas share agar tidak dominan. Sudah ada beberapa opsi. Jadi, tidak perlu untuk memiliki (saham) sendiri, tetapi dijual untuk mendapatkan modal membangun tol lagi. Tol yang sudah beroperasi dilepas," tandas Basuki. (X-3)