APPHI Dukung Prabowo Minta Kuota Impor tidak Dibatasi

ASOSIASI Pengusaha Protein Hewani Indonesia (APPHI) mengapresiasi arahan Presiden Prabowo Subianto terkait tidak ada lagi kuota impor. Pada sarasehan ekonomi tersebut, Prabowo menilai kuota impor dapat merusak tata niaga daging. 

"Hal ini penting karena harga daging tinggi saat ini merugikan konsumen, terutama masyarakat kalangan bawah yang kesulitan membeli daging dengan harga yang stabil," ujar Marina RD, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Protein Hewani Indonesia (APPHI), dalam keterangan, Kamis (10/4/2025). "Kami mendukung pernyataan presiden untuk menghapus kuota, terutama penunjukan satu atau dua importir tertentu, serta membebaskan setiap pelaku usaha untuk bersaing secara sehat."

Dengan demikian, menurut Marina, konsumen akan mendapatkan daging dengan harga lebih terjangkau. "Kami mendorong semua kementerian terkait untuk segera melakukan deregulasi terhadap peraturan yang menghambat akses pelaku usaha dalam mengimpor daging," kata Marina. 

Baca juga : Presiden Minta Kuota Impor Dihapus, Begini Respons Mentan

Ia mengatakan kuota sebaiknya direlaksasi dengan memberikan 100 persen kebutuhan pelaku usaha yang telah dituangkan dalam Rencana Kebutuhan (RK) dan dikeluarkan dalam Rekomendasi Kementan (SPPRK) tanpa pemotongan kuota untuk 2025. "Ini penting agar pelaku usaha memiliki kepastian berusaha dan dapat bersaing dengan sehat," ucapnya.

Dalam kondisi daya beli lemah dan penguatan dolar AS yang terus terjadi, kata dia, sangat mendesak bagi industri, baik pariwisata (hotel, restoran, dan katering) maupun industri pengolahan daging, untuk mendapatkan pasokan daging dengan harga yang terjangkau. "Dukungan kebijakan dari pemerintah sangat penting saat ini," ujarnya.

Pasalnya, masih ujar Marina, daging sebagai komoditas protein hewani yang cukup memainkan peranan penting dalam meningkatkan kecerdasan dan kesehatan generasi masa depan. Oleh karena itu, keterjangkauan harga daging sangat diharapkan untuk meningkatkan konsumsi yang saat ini terjebak di 2,5-2,6 kilogram per kapita per tahun. (Ant/I-2)