Meski Dijerat Korupsi, Pertamina Tegaskan Masih Terus Impor BBM

DIREKTUR Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menegaskan PT. Pertamina masih akan terus mengimpor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) meskipun ada kasus korupsi melibatkan anak perusahaannya. Ini lantaran kapasitas kilang dalam negeri belum memenuhi kebutuhan BBM secara nasional. 

Ia menyebut Indonesia belum mampu mencukupi sekitar 40% kebutuhan minyak mentah dan 42% kebutuhan produk BBM. Sehingga, mesti dipasok dari luar negeri. Mengutip data Kementerian ESDM, produksi minyak baru mencapai 600 ribu barel per hari. Sementara, kebutuhan minyak menyentuh mencapai 1,6 juta barel. Artinya, pemerintah mengimpor minyak 1 juta barel dalam sehari.

"Produksi minyak mentah dalam negeri kita belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Sekitar 40% kebutuhan menambah sumber dari luar Indonesia untuk minyak mentah dan  42% untuk produk (BBM) dari luar," ujarnya saat konferensi pers di Jakarta, Senin (3/3).

Baca juga : Harus Ada Operasi Besar-besaran Jaringan Mafia Migas

Simon menuturkan langkah impor minyak mentah dan BBM tersebut amat diperlukan untuk memastikan ketahanan energi di masyarakat terjaga. 

Kendati demikian, ia sesumbar Pertamina akan mengevaluasi proses impor minyak mentah dan BBM ke depannya. Hal ini pasca terbongkarnya  kasus mega korupsi tata kelola minyak dan produk pada PT Pertamina, sub holding, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) periode 2018-2023 yang merugikan negara ratusan triliun rupiah. 

"Kejadian (korupsi) ini tentunya akan membuat kita semakin meningkatkan transparansi dan tata kelola yang baik. Dalam hal ini koordinasi dengan Kementerian ESDM dan sekaligus mengevaluasi kembali proses yang ada selama ini," ucapnya. 

Baca juga : Dirut Pertamina Minta Maaf soal Korupsi dan Pertamax Oplosan

Simon menambahkan pemerintah juga berencana melarang ekspor minyak mentah guna memastikan produksi dalam negeri dimanfaatkan sepenuhnya bagi kebutuhan domestik. Kilang-kilang Pertamina akan dibenahi atau upgrade untuk menunjang proses produksi minyak. 

"Ketika kita memberikan prioritas untuk pengolahan dalam negeri, sudah barang tentu untuk ekspor kita dikurangi, ataupun tidak ada karena kita pakai dalam negeri," pungkasnya. 

Dalam kesempatan sama, Wakil Direktur Utama Pertamina Wiko Migantoro menjelaskan pihaknya akan berkomunikasi dengan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) perihal kesepakatan komersial agar 
produksi minyak di dalam negeri dapat dipenuhi secara optimal.

"Kita masih punya pekerjaan rumah untuk berkomunikasi dengan KKKS yang masih menjual minyaknya ke luar negeri. Kita berharap kesepakatan komersial ini masih bisa diolah dalam negeri. Hal ini untuk mengurangi impor kita," pungkasnya. (H-4)