Bappenas Evaluasi Program Keluarga Harapan

TARGET angka kemiskinan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 disepakati dalam rapat kerja di tingkat satu antara pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR sebesar 10,5%.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengakui sulitnya menurunkan angka kemiskinan ke tingkat yang lebih rendah. Menurut Bambang, lebih mudah untuk menurun-kan kemiskinan dari tingkat 20% atau 15% ke tingkat saat ini ketimbang menurunkan kemiskinan saat ini ke tingkat yang lebih kecil. "Dari 15% ke 10% lebih mudah karena semakin kecil semakin sulit," kata Bambang di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/10).

Karena itu, butuh upaya konsisten pemerintah untuk mencapai angka tersebut. Berbagai upaya, kata Bambang, sudah disiapkan pemerintah dalam memotong rantai kemiskinan lebih panjang, seperti halnya Program Keluarga harapan (PKH) yang lebih diperkuat, penyediaan akses kesehatan, penyediaan sanitasi dan air bersih yang merata ke seluruh rumah tangga.

"PKH akan selalu kami eva-luasi. Secara intenasional, program yang dianggap ampuh ialah dengan memperkuat bantuan tunai bersyarat kepada rumah tangga paling miskin," kata Bambang.

Menurut Bambang, pihaknya akan melakukan pengurangan dana bantuan tunai bersyarat bagi 6 juta penerima PKH. Hal itu mesti dilakukan karena Kementerian Sosial menambah jumlah penerima PKH dari 3,5 juta menjadi 6 juta penerima pada 2016. "Akhirnya dana PKH per bulan per keluarga diperkecil dari Rp150 ribu menjadi Rp132 ribu.

"Pemerintah dan Banggar DPR menyepakati RAPBN 2017 untuk dibawa ke Sidang Paripurna DPR, hari ini. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, RAPBN 2017 didesain agar lebih seimbang dan mencerminkan kondisi perekonomian domestik.

"Jadi kita membuat kebijakan APBN yang lebih seimbang, antara kebijakan pene-rimaannya, kebijakan belanjanya, dan juga kebijakan defisitnya," ujar Sri Mulyani seusai rapat kerja dengan Banggar DPR tersebut.

Ia menuturkan pada prinsipnya, mulai postur hingga asumsi makro dalam RUU APBN 2017, telah mencerminkan kondisi perekonomian nasional maupun tantangan yang dihadapi dari perekonomian global. (Try/Ind/Ant/E-2)