Utang Swasta Terus Menurun

BANK Indonesia (BI) melaporkan utang luar negeri tumbuh melambat, atau sebesar 6,3% secara tahunan, menjadi US$323 miliar pada Agustus 2016, jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahunan Juli yang sebesar 6,6%.

“Utang luar negeri (ULN) berjangka pendek dan utang peminjam swasta terus menurun, sedangkan utang publik atau pemerintah dan utang jangka panjang meningkat,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara dalam publikasi statistik utang luar negeri Indonesia, di Jakarta, kemarin.

Jika melihat debiturnya, utang publik atau pemerintah naik 19,2% ketimbang periode serupa tahun lalu (year on year/yoy), tumbuh lebih tinggi daripada Juli yang naik 18,7% (yoy). Pertumbuhan utang pemerintah itu menjadi US$159,7 miliar dan porsinya sebesar 49,4%dari total ULN hingga Agustus 2016.

Sementara itu, utang dari debitur swasta terus menurun. Pada bulan kedelapan ini, ULN swasta menurun 3,9% (yoy), lebih dalam dari Juli 2016 yang turun 3%. Akibat penurunan itu, ULN Indonesia untuk debitur swasta terkontraksi menjadi US$163,3 miliar dengan porsi 50,6% dari total ULN.

“ULN swasta pada akhir Agustus 2016 terkonsentrasi di sektor keuangan, industri pengolahan, pertambangan, serta listrik, gas, dan air bersih. Pangsa ULN keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 75,5%,” tutur Tirta.

ULN sektor pertambangan dan sektor keuangan juga dicatat BI masih mencatat pertumbuhan negatif.

Dari jangka waktu peminjaman, utang jangka panjang yang berporsi 87,5% dari total ULN meningkat 8,1% ketimbang setahun lalu menjadi US$282,5 miliar. ULN jangka pendek yang berporsi 12,5% turun lebih dalam sebesar 4,8% setelah pada Juli terkontraksi 3,7%.

Tirta mengatakan bank sentral memandang perkembangan ULN pada Agustus 2016 masih cukup sehat. Walakin, pihaknya terus mewaspadai risikonya terhadap perekonomian nasional.

“Ke depan, Bank Indonesia akan terus memantau perkembangan ULN, khususnya ULN sektor swasta. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keyakinan bahwa ULN dapat berperan secara optimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan tanpa menimbulkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas makroekonomi,” kata dia. (Ant/E-1)