Penundaan DAU 169 Daerah Dipersingkat

DESEMBER esok, pemerintah akan mencairkan kembali dana alokasi umum (DAU) bagi 169 daerah yang mulai bulan ini terkena penundaan. Rencana itu lebih cepat sebulan daripada perkiraaan awal. Demikian disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam dialog bersama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Jakarta, kemarin.

Ia mengatakan, selama Januari sampai Juli 2016, penerimaan negara masih di bawah rata-rata penerimaan 3 tahun terahir pada periode serupa. "Setelah dikalkulasi, ternyata pendapatan negara Rp218 triliun lebih rendah daripada yang ditargetkan," kata dia.

Demi mencegah defisit tembus 3% dan penambahan utang secara masif, penghematan belanja, baik di pusat maupun daerah, tidak terhindarkan. Pemerintah pun menahan pencairan DAU Rp19,4 triliun dan dana bagi hasil Rp16,7 triliun untuk 169 daerah, yang diistilahkan Menkeu sebagai 'meminjam'.

"Kalau keuangan negara memungkinan, kami akan bayar sebagian pada Desember tahun ini dan seluruhnya dilunasi pada Januari 2017. Artinya. pada Januari saya harus memprioritaskan tiap rupiah yang masuk untuk ke daerah terlebih dahulu. Saya tahu bupati harus susun APBD.

"Dirjen Perimbangan Keuangan Boediarso Teguh Widodo mengamini, pada Desember, bupati akan menerima penyaluran DAU penuh. Adapun DAU periode September sampai November akan dibayarkan pada Januari atau paling lambat sebelum pilkada.

Di tempat sama, Bupati Ngawi Budi Sulistiyono mempertanyakan dana transfer ke daerah kerap tidak sinkron dengan kebutuhan sehingga ada gelembung anggaran yang tidak terserap. (Try/E-2)