Eksplorasi Migas bakal Bebas Pajak

KEMENTERIAN ESDM menyatakan kegiatan eksplorasi ladang minyak dan gas bumi (migas) akan dibebaskan dari seluruh pajak. Hal itu bakal tertuang dalam revisi Peraturan Pemerintah No 79/2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan (cost recovery) dan Perlakukan Pajak Penghasilan Hulu Migas.

Dirjen Migas Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja mengatakan pihaknya sudah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan agar seluruh pajak dalam kegiatan eksplorasi migas dihapuskan. Saat ini, baru pajak bumi dan bangunan (PBB) yang dibebaskan. “PPN (pajak pertambahan nilai) masih ada, peralatan impor juga masih kena pajak impor. Kita sudah utarakan ingin seluruh pajak selama eksplorasi dinolkan,” ucap Wiratmaja dalam diskusi di Jakarta, kemarin.

Dalam revisi PP 79/2010 itu, pemerintah juga akan memberikan sejumlah insentif, yakni investment credit, imbalan penyerahan produksi migas untuk kebutuhan dalam negeri (DMO fee), dan tax holiday. Wiratmaja menyebut sejumlah insentif bagi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) itu diberikan untuk meningkatkan kegiatan eks­plorasi di Indonesia. Saat ini, dengan harga minyak dunia yang melemah, banyak KKKS menahan kegiatan eksplorasi karena tidak ekonomis.

Menurut perhitungannya, produksi minyak Indonesia akan turun drastis. Pada tahun depan, ia memperkirakan produksi minyak hanya akan mencapai 780 ribu barel per hari (bph), turun 4,8% dari target tahun ini sebesar 820 ribu bph. Penurunan itu akan terus terjadi hingga pada 2020 hanya 550 ribu bph dan 2050 menjadi 77 ribu bph. Selain itu, produksi gas diprediksi fluktuatif dan turun mulai 2029 hingga seterusnya.

“Itu semua kalau iklim bisnis migas di Indonesia terus seperti sekarang ini. Karena itu, kita harus buat peraturan yang membuat industri migas atraktif,” tukasnya.

Sebelumnya, terkait dengan lunglainya eksplorasi migas, Plt Menteri ESDM Luhut Binsar Panjaitan menyebut pemerintah ingin meningkatkan database eks­plorasi migas sebagai daya tarik bagi investor migas. Untuk itu, pemerintah akan mendorong survei seismik.

“Sekarang kita mulai meng­aktifkan kapal yang ada di Kementerian ESDM, BPPT ada enam kapal, dan dari TNI juga. Pekerjaan superbesar ini akan membuat negara ini menjadi lebih baik,” kata dia, Rabu (7/9). (Jes/Tes/E-1)