Kementerian Pertanian Jangan hanya Fokus Produksi

SEKTOR pertanian memiliki tugas di antaranya sebagai penyediaan bahan pangan, kontributor terhadap produk domestik bruto, dan penjaga tingkat. Namun, pemerintah dianggap tidak seimbang dalam menerapkan kebijakan untuk mendorong kinerja sektor tersebut.

Wakil Komisi IV DPR RI Herman Khaeron menyebutkan Kementerian Pertanian hanya fokus pada proses produksi dan kurang menggiatkan di kinerja lainnya. “Sejauh ini dari produksi bagus, tetapi kalau dari segi ekstensifikasi, itu masih kurang dan seha­rusnya menjadi sorotan,” ujarnya seusai rapat kerja Komisi IV dengan Kementerian Pertanian, di Jakarta, kemarin.

Ia menyebutkan ada lahan hutan tanam­an industri milik Kementerian LHK yang seha­rusnya dapat dimaksimalkan. “Setidaknya ada 30 juta ha. Ada peluang untuk ditanami. Jangan melulu cetak sawah atau perluasan lahan, sementara yang ada tinggal pakai tidak dimanfaatkan,” tuturnya.

Hal itu, lanjut Herman, diperparah dengan target areal lahan yang terus berkurang. Pada tahun ini, awalnya, perluas­an areal lahan dicanangkan 206 ribu ha, kemudian direvisi menjadi 127 ribu ha.

Terkait dengan produksi, Herman juga mempertanyakan kebijakan pemerintah yang terlalu fokus kepada padi, jagung, dan kedelai (pajale).

“Apakah pertanian hanya pajale? Ada proyeksi baru terhadap produksi jagung sehingga mengurangi anggaran komoditas lain. Kalau hanya itu yang diprioritaskan, nanti di masa mendatang tanaman hortikultura tidak ada, ayam tidak ada, komoditas lain tidak ada.”

Sekretaris Jenderal Kementan Hari Priyono menyebutkan pihaknya masih berkonsentrasi penuh pada komoditas ­utama seperti pajale karena itu merupakan bahan pangan yang memiliki pengaruh besar terhadap inflasi. “Saat ini kan fokusnya stabilisasi pangan, maka yang berkaitan dengan itu, yang bisa menimbulkan inflasi tinggi, kita prioritaskan,” ujar Hari.

Harga acuan
Melalui Kemeterian Perdagangan (Kemendag), pemerintah menyiapkan harga acuan untuk tujuh komoditas penting, baik di tingkat petani maupun konsumen, yang diharapkan bisa menjadi patokan dalam kebijakan stabilisasi harga.

“Harga acuan itu segera keluar. Kami targetkan ada tujuh komoditas barang pokok dan penting yang akan ditetapkan,” kata Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan di Jakarta, kemarin.

Oke mengatakan harga acuan yang akan ditetapkan pemerintah tersebut ada pada tingkat petani dan juga konsumen. Tiga dari tujuh komoditas sudah dipastikan akan ditetapkan harga acuannya, yakni beras, kedelai, dan jagung, sementara empat komoditas lain yang diharapkan ialah daging, bawang merah, cabai, dan gula.

“Harga acuan ini akan menjadi landasan kebijakan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan apa yang paling pas,” ujarnya.

Oke menjelaskan, dalam perencanaan tersebut, nantinya jika harga mengalami fluktuasi maksimal sebesar 9% di atas atau dibawah harga acuan, pemerintah akan melakukan intervensi. Sementara itu, disparitas atau selisih harga antartiap wilayah tidak lebih dari 13,5%. (Ant/E-3)