Pasokan Melimpah, Konsumen Gas Dalam Negeri Harus Disiapkan

KETERSEDIAAN  stok gas akan semakin besar seiring dengan terus ditemukannya cadangan gas.  Bahkan berdasarkan neraca gas bumi 2023-2032 terungkap bahwa surplus gas bisa terjadi mulai 2025.

Rizal Fajar Muttaqien, Koordinator Penyiapan Program Migas Ditjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengungkapkan untuk mengatasi kelebihan pasokan yang sangat berpotensi terjadi mulai 2025, perlu disiapkan calon pembeli gas dari dalam negeri sehingga gas bisa dimanfaatkan dan tidak langsung dijual atau diekspor.

“Indonesia bakal surplus gas hingga 2035. Pasokan gas nanti ada dari Bontang, Tangguh, serta dari proyek Masela. Gas ini bisa  untuk domestik, terutama pembangkit listrik dan industri,” kata Rizal dalam webinar Menelisik Kesiapan Pasokan Gas untuk Sektor Industri dan Pembangkit Listrik, yang di selenggarakan oleh Forum Wartawan Energi di Jakarta (28/2).

Baca juga : Lapangan MAC Penghasil Gas di Selat Madura Siap Beroperasi

Konektivitas kini menjadi isu utama dalam penyaluran gas di Tanah Air. Menurut dia, Pemerintah sebenarnya sudah berinisiatif mengisi gap antara sumber pasokan gas dan wilayah yang membutuhkan gas. Ini bisa dilihat dari proyek pipa gas transmisi ruas Cirebon – Semarang (Cisem) yang ditargetkan bisa rampung pada Agustus nanti untuk tahap I. “Sekarang hampir tersambung dari Sumatera hingga ke Jawa,” ujar Rizal.

Rizal mengungkapkan gas memiliki peran penting termasuk dalam pemenuhan energi di masa depan. Apalagi dengan emisi yang lebih rendah otomatis dengan peningkatan penggunaan gas maka emisi secara keseluruhan juga bisa ditekan.

“Gas bisa memberikan kontribusi terhadap pengurangan emisi. Setelah 2060 memang sudah tidak ada gas dalam RUPTL tapi masih ada untuk transportasi. Untuk industri dan gas ini sumber daya energi yang bersih,” jelas Rizal. 

Baca juga : Dukungan SKK Migas Terkait Program Kerja Jabung 2024 Disambut Antusias Kalangan Serikat Pekerja

Di sisi lain, akibat harga gas bumi murah atau harga gas bumi tertentu (HGBT) kepada tujuh sektor industri tellah berdampak pada berkurangnya penerimaan negara.

Deputi keuangan dan komersialisasi  SKK Migas, Kurnia Chairi, mencatat penurunan penerimaan negara akibat kebijakan HGBT sebesar USD6 per MMBTU lebih dari US $ 1 miliar atau sekitar Rp 15,68 triliun, tegas Kurnia.
 
Namun menurut Koord1inator Program migas Direktorat Jenderal Minyak dan gas bumi (Dirjen Migas) Rizal Fajar Muttaqien, menyebutkan pihaknya masih harus mengevaluasi secara menyeluruh kebijakan itu.

“Kemenperin juga sudah mengusulkan  untuk perpanjangan atau keberlanjutan kebijakan HGBT. Hanya kami dari ESDM masih menunggu evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan HGBT yang sudah berjalan selama ini, tegasnya.

Baca juga : Target Lifting Migas dari Kepri Capai 17.491 Barel Oil Per Day

Chairman Indonesia Gas Sociaty (IGS) Aris Mulya membeberkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi RI dalam pengembangan gas dalam negeri . Menurut Aris tantangan yang dimaksud berasal dari sektor hulu, hilir, hingga regulasi.

Dari sektor hulu, Aris menyebut tingginya resiko pengembangan hulu migas  berdampak rendahnya investasi yang masuk.

"kita tahu sektor hulu merupakan poengembangan industri yang beresiko tinggi dan berdampak pada bagaimana kita undang investor masuk dalam usaha industry hulu," ujar Aris Mulya.

Kepala  Satuan Pengembangan Teknologi dan Managemen Aset PT PLN Indonesia Power (PT PLN IP) Tarwaji Warsokusumo bahwa Duck Curve yang terjadi di Amerika  jangan  sampai terjadi di Indonesia ini.  PLN harus bisa memberikan kehandalannya dalam memproduksi daya listriknya.
Indonesia harus menyediakan pembangkit-pembnagkit yang mempunyai fleksibilitas dalam menangan beban minimum dan maksimum. Sebab dengan kemampuan fleksibilitas ini, dapat terhindar dari bangkrut. (E-1)