Konsumsi Masyarakat Masih jadi Komponen Penting Pertumbuhan Ekonomi

KONSUMSI rumah tangga merupakan kontributor terbesar pada pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Pada 2022, kontribusinya mencapai 51,87% dan menyumbang 2,61% terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tercatat 5,31%.

"Dari sisi pengeluaran, konsumsi masih jadi kontributor utama dan terbesar," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Executive Forum Media Indonesia bertajuk Menerangi Gelap 2023: Digital dan Konsumsi Jadi Andalan, Jakarta, Kamis (9/3).

Tingkat konsumsi rumah tangga dalam negeri diperkirakan juga masih akan tumbuh kuat di tahun ini. Hal itu mengacu dari berbagai indikator pendukung yang konsisten masih berada di level positif.

Baca Juga : Airlangga: Indonesia Berpeluang Jadi Pemain Utama Ekonomi Digital

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), misalnya, pada Februari 2023 tercatat ada di posisi optimis, yakni 122,4. Lalu Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia masih berada di zona ekspansif, yaitu 51,2.

"Dengan fundamental yang baik, pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi 2023 ini bisa mencapai 5,3%," kata Airlangga.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengungkapkan, kinerja perekonomian Indonesia pada 2022 menjadi salah satu yang terbaik di tingkat internasional.

Baca Juga : Airlangga Dorong Eskpor Furnitur Tembus Rp77 T di 2024

Menurutnya, itu tak luput dari capaian pertumbuhan konsumsi domestik yang disokong oleh kebijakan anggaran negara. Selama lima triwulan terakhir, perekonomian Indonesia berada di atas 5%. Meski pada tahun 2022, konsumsi pemerintah terlihat negatif.

"Tapi itu karena pemerintah memberikan banyak direct transfer, sehingga konsumsi masyarakat terjaga di kisaran 5%. Salah satu yang terus berjalan adalah PKH, bansos, untuk 2022 sendiri yang sangat kuat adalah subsidi energi, dan itu masuk ke dalam konsumsi masyarakat, bukan ke konsumsi pemerintah," tambahnya.

Febrio menambahkan, hal itu turut menjaga tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran di level yang aman, atau bahkan mengalami penurunan. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kemiskinan Indonesia pada September 2022 tercatat sebanyak 26,36 juta orang, turun 0,14 juta orang dari posisi September 2021.Sedangkan tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 5,86% pada Agustus 2022, turun 0,63% dari posisi Agustus 2021. 

"Prinsipnya pertumbuhan ekonomi kita tidak berkualitas kalau kemiskinan tidak turun, pengangguran tidak turun," ungkap Febrio.

Karenanya, guna mempertahankan dan mendorong kinerja konsumsi rumah tangga tersebut, pemerintah dinilai perlu melakukan intervensi kepada kelompok masyarakat menengah ke bawah. Intervensi dilakukan melalui berbagai perlindungan bantuan sosial.

Selain itu, upaya lain untuk menjaga daya beli masyarakat, pengambil kebijakan juga perlu melakukan berbagai cara pengendalian harga-harga pangan dan energi. Pada tahun ini, pemerintah menganggarkan dana senilai Rp476 triliun untuk perlindungan sosial yang dianggarkan melalui belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sementara subsidi dan kompensasi energi tahun ini dianggarkan sebesar Rp339 triliun. (Mir)