Kementerian ESDM dan PLN belum Kompak soal Proyek 35 Ribu MW

MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said kembali menegaskan pemerintah memiliki optimisme yang tinggi terhadap megaproyek ketenagalistrikan 35 ribu Megawatt (MW). Realisasi proyek dapat tercapai bila didukung seluruh lini kepentingan.

"35 ribu MW perlu keterlibatan semua. Bukan hanya tanggung jawab Kementerian ESDM atau PLN. Berbagai kementerian atau lembaga terlibat," ucap Sudirman yang seolah ingin agar polemik panas antarlembaga yang sempat menyeret PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), di hadapan anggota Komisi VII DPR RI, Selasa (29/6).

Berdasarkan data Kementerian ESDM, perkembangan proyek 35 ribu MW secara keseluruhan menunjukkan pergerakan ke arah positif. Lebih rinci diketahui sebanyak 3.275 proyek (34%) berstatus perencanaan, kemudian 9.680 proyek dalam fase power purchase agreement (PPA). Adapun proyek yang sudah masuk ke tahap pengadaan mencapai 3.480 (36%) proyek dan yang sudah ke dalam tahap konstruksi sebanyak 2.883 (30%).

Belajar dari mangkraknya program ketenagalistrikan sebelumnya, Fast Track Program (FTP) 1 dan 2, pemerintah telah memetakan sejumlah risiko yang juga diurai dengan solusi.

"Ada penurunan kepercayaan publik terhadap pencapaian program 35 ribu MW. Untuk memastikan proyek tetap berjalan, dibentuk unit koordinasi pelaksanaan program 35 ribu MW di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian agar ada kesamaan gerak antara regulator dan pelaksana," cetusnya.

Terhadap manajemen proyek di tubuh PLN, Sudirman melihat adanya permasalahan mengenai proses lelang yang tidak transparan, transmisi tidak terbangun tepat waktu, serta kapasitas inspeksi dan testing PLN lemah.

Pihaknya pun meminta agar PLN membentuk unit manajemen khusus dan penguatan regionalisasi PLN. Selama ini masih ada anggapan dari swasta (Independent Power Procedure/IPP) keikutsertaan proyek 35 ribu MA terbilang sulit dan lamban, termasuk dalam hal kesepakatan Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) dan PLN. Sehingga, pelibatan IPP dalam 35 ribu MW cukup rendah.

"Inginnya ekosistem IPP itu disokong dengan percepatan pelaksanaan lelang yang berjalan profesional. Selama ini, IPP kerap diposisikan sebagai kompetitor, belum dijadikan mitra yang sejajar," kata dia.

Menanggapi pernyataan Sudirman, Direktur Utama PLN Sofyan Basyir menepis anggapan PLN sengaja mempersulit lelang proyek yang melibatkan swasta. Menurutnya, tidak pantas terjadi perbedaan prinsip di lapangan. Sofyan sekaligus meluruskan adanya perselisihan antara PLN dan Kementerian ESDM.

"Prinsipnya tidak pantas kalau ada perbedaan di lapangan. Sebaiknya kami ini lakukan tugas demi kesuksesan sejumlah kementerian yang memimpin kami. Ada banyak bos kan, dari ESDM, BUMN, Keuangan, bahkan Presiden RI," ucap Sofyan dengan tenang.

Ia menekankan PLN sengaja memperketat pelaksanaan tender agar tidak terjadi proyek mangkrak seperti persoalan terdahulu. Pihaknya ingin agar peserta lelang diseleksi secara komprehensif.

"Kami pernah diingatkan, jangan sampai sampah (perusahaan abal-abal) yang masuk tender PLN. Tidak ada maksud kami mempersulit, tapi kami menyaring," tandasnya. (Tes/OL-5)