ENERGI merupakan komoditas strategis dan menjadi kepentingan semua negara di dunia. Peranan energi sangat penting bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan nasional, sehingga pengelolaan energi meliputi penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, optimal, dan terpadu.
Hal itu disampaikan Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto, dalam Diskusi Publik Yayasan WCDS bertajuk pengembangan energi baru terbarukan dalam mendukung pelayanan publik di sektor kelistrikan, Banjarmasin, Rabu (14/9).
"Ketersediaan energi yang mencukupi menjadi hal utama dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi, sehingga kepastian jaminan pasokan energi menjadi fokus dalam kebijakan energi suatu negara", kata Hery, seraya menambahkan, pentingnya diversifikasi energi.
"Kita ketahui cadangan sumber daya energi fosil terbatas, maka perlu adanya kegiatan diversifikasi sumber daya energi agar ketersediaan energi terjamin. Selaras dengan komitmen Paris Agreement di mana 2030 ditargetkan terjadi penurunan CO2 sebesar 29%, maka Indonesia harus segera melakukan transisi energi ke energi baru terbarukan (EBT)", jelas Hery.
Dia menyoroti akses energi ke semua lapisan berdasarkan asas keadilan sosial. "Tantangan terbesar adalah memberikan akses energi kepada semua lapisan masyarakat dengan harga terjangkau sesuai sila ke-5, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", jelas Hery.
Pihaknya berharap pengembangan EBT semakin terjangkau dan pemerintah dapat segera menetapkan RUU EBT. "Jika dilihat tren global, diharapkan pengembangan EBT akan semakin murah dari sisi teknologi dan keekonomian. Kami harapkan pemerintah segera mensahkan RUU EBT menjadi UU, sehingga dapat jadi payung hukum pengembangan EBT secara berkelanjutan dan bermanfaat bagi peningkatan pelayanan publik sektor kelistrikan", ungkap Hery.
Sementara itu, Manajer Pembangkitan PT PLN UIW Kalselteng, Yekti Kurniawan, bahwa target terdekat yang hendak diraih PLN dalam rangka transisi menuju Net Zero Emissions adalah mencapai bauran energi dari EBT sebesar 23% pada tahun 2025.
"Dalam upaya untuk mencapai bauran energi tersebut, PLN mengambil strategi dengan mengupayakan keberhasilan COD pembangkit-pembangkit EBT dengan percepatan izin, eksplorasi dan pembebasan lahan dan program dedieselisasi PLTD tersebar menjadi PLTS", jelas Yekti.
Yekti juga memaparkan strategi transisi energi secara lebih lanjut. "Strategi selanjutnya dengan pembangunan PLTS dan PLTB; implementasi Program Co-firing bio massa; merencanakan penggantian beberapa pembangkit baseload dari PLTU dengan pembangkit EBT; dan merencanakan retirement beberapa PLTU mulai tahun 2030," jelas Yekti.
Dia menyatakan, capaian realisasi bauran energi di Sumatera-Kalimantan. “Realisasi bauran EBT Sumatera-Kalimantan sampai dengan Juli 2022 adalah sebesar 23,23% didominasi oleh pembangkit Hidro dan Panas Bumi," ujar Yekti.
Hadir sebagai narasumber lainnya dalam diskusi publik tersebut antara lain Dosen Geografi UNISMA, Rasminto, Plt Kabid Kelistrikan Dinas ESDM, Sutikno, dan Kepala KU V Ombudsman RI, Irma Syarifah. (OL-13)
Baca Juga: Rasminto: EBT jadi Komoditas Utama Kebutuhan Orang Banyak
