ETM Dorong Percepatan Transisi Energi

PEMERINTAH sedang merumuskan skema pembiayaan transisi energi (energy transition mechanism/ETM) untuk mendorong percepatan transisi energi tanpa mengabaikan keberlanjutan pertumbuhan industri energi. 

Demikian disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam webinar Green Economy Outlook 2022 bertajuk Arah Kebijakan Indonesia dan Tantangan dalam Mewujudkan Green Economy, Selasa (22/2). 

Baca juga: Menkeu: Instrumen APBN Bentuk Komitmen Atasi Perubahan Iklim

"Untuk Indonesia tumbuh terus, pasti kebutuhan terhadap energi akan terus meningkat. Sementara pada saat ini energi di Indonesia terutama listrik, masih didominasi oleh coal based, atau dihasilkan dari pembangkit listrik berbasis batu bara, di mana emisi karbonnya tentu jauh lebih besar dibandingkan energi bersih," kata dia. 

ETM dinilai dapat menjadi jalan tengah untuk tetap memenuhi kebutuhan energi, utamanya listrik di lingkup nasional tanpa memperburuk kondisi iklim. Dus, PLTU tak hanya didorong untuk berhenti total, tapi juga diarahkan secara bertahap memanfaatkan pembangkit listrik dengan sumber energi yang lebih bersih. 

"ETM ini didesain di dalam rangka untuk bisa memberikan kesempatan bagi pembangkit listrk batu bara untuk bisa bertransisi menuju energi hijau. Skema pembiayaan menjadi sangat penting, skema insentif juga sangat penting. Carbon tax dan carbon market juga akan menjadi salah satu piliar menudkung ETM," jelas Sri Mulyani. 

Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengungkapkan, PLTU batu bara akan berhenti total di 2056. Itu merupakan skenario dan hitungan pemerintah dalam rangka pemenuhan target nol emisi di 2060.

Namun pemerintah meyakini hal itu dapat dilakukan lebih cepat dengan dorongan dan kebijakan yang tepat. Alih-alih membabat habis PLTU batu bara yang beroperasi, pengambil kebijakan mendorong PLN, satu-satunya penyuplai listrik di Tanah Air untuk melakukan transisi. 

Namun pekerjaan rumah yang juga saat ini sedang dipikirkan ialah melahirkan pasar yang optimal. Jangan sampai, pemanfaatan energi bersih dalam pembangkit listrik dilakukan PLN, tapi tak ada pasar yang menyambutnya. 

"Kita ingin pastikan supply dan demand listrik terjaga. Jangan sampai kita paksa PLN untuk beli listrik dari pembangkit EBT tapi demand tidak naik, rugi PLN. Kalau rugi PLN, maka rugi APBN," jelas Febrio.

Dalam upaya pengurangan pemanfaatan batu bara, pemerintah juga perlu mengompensasi PLN. Menurut Febrio, hal tersebut akan membutuhkan banyak pembiayaan. Alih-alih mengandalkan uang negara, pemerintah juga sedang mencari cara agar pendanaan bisa didapat dari negara lain. 

"Ini yang dihubungkan antara facing down coal dengan pembangunan EBT. Ini ada funding yang involve di sini, funding itu tidak harus semuanya ditanggung oleh Indonesia, ditanggung oleh global. ini sedang kita siapkan dalam komunike itu (G20)," pungkas Febrio. (OL-6)