LPEM UI: BI Masih Harus Menahan Suku Bunga Acuan

LEMBAGA Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI mengatakan Bank Indonesia (BI) harus terus mempertahankan suku bunga acuan di 3,50% pada Rapat Dewan Gubernur bulan ini. Sebab inflasi yang masih di bawah target dan untuk mendukung pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung, 

Memang tingkat konsumsi dan produksi berangsur-angsur kembali normal yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan inflasi dan penerimaan pajak yang lebih tinggi dari target.

Baca juga: Malaysia Menahan Ekspor Sawit Mendorong Kenaikan Harga CPO

"Namun, publik mungkin belum memiliki kepercayaan penuh mengingat pemerintah mengkonfirmasi kasus Omikron pertama pada bulan Desember ketika jumlah kasus Covid-19 harian terkonfirmasi sekitar 200 kasus, yang sejak saat itu telah meningkat di antaranya karena transmisi lokal, sebagaimana dibuktikan oleh sedikit penurunan pada IKK dan PMI," kata Ekonom LPEM FEB UI Teuku Riefky, Kamis (20/1).

Kenaikan suku bunga di beberapa negara serta rencana kenaikan suku bunga di negara-negara ekonomi utama menimbulkan risiko, terutama bagi negara-negara berkembang. Selain itu, gangguan rantai pasok global dan kenaikan inflasi di banyak negara dapat memaksa negara berkembang untuk mulai menaikan suku bunga.

Dibandingkan dengan bulan Juli 2021 ketika varian Delta menghantam Indonesia dan mencapai level terburuk sepanjang tahun 2021, kasus Covid-19 relatif terkendali dengan sekitar 200 kasus baru yang terkonfirmasi setiap hari (rata-rata bergerak 7 hari) pada pertengahan Desember 2021, menunjukan tanda-tanda pemulihan menjelang akhir tahun 2021.

Perkembangan tersebut berdampak pada pelonggaran pembatasan sosial, yang berdampak pada peningkatan mobilitas masyarakat dan laktivitas ekonomi.

Namun, di tengah kekhawatiran wabah Omikron dan inflasi yang meningkat, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) berada di 118,34 pada Desember 2021, sedikit melemah dibandingkan 118,53 pada bulan sebelumnya tetapi masih dalam teritori optimis.

Konsumen tetap optimis karena persepsi yang membaik terhadap kondisi ekonomi saat ini, didorong oleh pendapatan saat ini dan ketersediaan lapangan kerja.

Peningkatan kegiatan ekonomi juga terlihat dari penerimaan pajak yang melebihi target untuk pertama kalinya selama dua belas tahun, mencapai 103,9% dari target.

Hal ini dimungkinkan karena tiga alasan, yaitu kinerja ekspor yang sangat baik karena harga komoditas yang tinggi, penyesuaian beberapa tarif pajak, misalnya kenaikan tarif bea meterai menjadi Rp10.000, dan yang terpenting, target penerimaan pajak yang rendah, terendah sejak 2014. Target yang rendah tentunya sangat membantu dalam memenuhi target tersebut.

Demikian pula, Purchasing Manager’s Index (PMI) yang mengukur aktivitas manufaktur juga menunjukkan sedikit penurunan menjadi 53,5 pada Desember 2021 dari 53,9 pada bulan sebelumnya. PMI secara konsisten di atas 50 sejak September 2021, menunjukkan ekspansi masih ada tetapi pada kecepatan yang lebih lambat karena kendala pasokan yang terus-menerus.

Dengan harga komoditas mulai normalisasi, surplus perdagangan Indonesia menurun secara signifikan menjadi USD1,02 miliar pada Desember 2021 dari USD3,5 miliar pada bulan sebelumnya, mencapai level terendah sejak Mei 2020.

Surplus perdagangan yang lebih rendah dapat dikaitkan dengan dua faktor: ekspor yang melambat dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp22,38 miliar, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 35,3% (y.o.y), sedangkan impor mencatatkan rekor pertumbuhan tertinggi sebesar Rp21,36 miliar atau 47,92% (y.o.y), menunjukkan peningkatan pada kegiatan produksi dalam negeri

Impor yang cukup tinggi disebabkan oleh meningkatnya pembelian produk internasional dari dalam negeri, mulai dari barang konsumsi hingga bahan baku industri manufaktur.

Ketahanan Eksternal

Sementara varian Delta masih meluluhlantakkan hampir semua negara di dunia, Omikron, varian baru yang menular lebih cepat, muncul. Pertama kali dilaporkan di Afrika Selatan, lonjakan kasus varian Omicron telah dilaporkan di banyak negara, termasuk Eropa, AS, Australia, dan India

Terlepas dari ketidakpastian seputar varian baru, imbal hasil pada US-Treasury 10-tahun pada akhir 2021 adalah di sekitar 1,51% dan telah naik lebih dari sekitar 30 basis poin dalam dua minggu pertama tahun 2022.

Tekanan jual kemungkinan besar datang dari investor yang melakukan window dressing. Depresiasi Yen, salah satu safe haven asset, sekitar 0,44% (m.t.m) pada pertengahan Januari 2022 menggarisbawahi pergeseran preferensi investor ke aset berisiko.

Selain itu, investor telah belajar untuk hidup dengan virus, yang sekarang mungkin memiliki dampak yang semakin kecil pada pasar karena mereka dengan cepat memperhitungkan fluktuasi ekonomi apapun.

Meskipun varian Omikron mungkin tidak menimbulkan tantangan yang signifikan bagi pasar modal saat ini, kenaikan suku bunga the Fed dapat menjadi tantangan utama bagi negara berkembang.

Data inflasi dan pasar tenaga kerja AS yang baru-baru ini diterbitkan memberikan pembenaran bagi the Fed untuk melanjutkan rencananya memperketat kebijakan moneter. Inflasi AS melonjak menjadi 7% (y.o.y) pada Desember 2021, naik dari 6,8% (y.o.y) di bulan sebelumnya, laju tercepat dalam hampir empat dekade.

Upah mulai meningkat pada 4,7% (y.o.y) karena pasar tenaga kerja yang ketat, suatu kondisi ketika pengusaha harus bersaing untuk mendapatkan pekerja sehingga menghasilkan daya tawar pekerja yang lebih tinggi, dan pada saat yang sama, tingkat pengangguran turun menjadi 3,9%, level terendah selama pandemi, pada bulan terakhir tahun 2021.

Meskipun pengusaha dilaporkan menambah 199.000 pekerjaan pada Desember 2021, turun dari angka November 2021 ketika 249.000 pekerjaan ditambahkan ke perekonomian.

Tingkat pengangguran turun menjadi 3,9% pada Desember 2021 dibandingkan menjadi 4,2% sebulan sebelumnya, menunjukan mereka yang mencari pekerjaan telah menemukan dan perusahaan harus berjuang untuk mendapatkan pekerja karena mungkin banyak penduduk Amerika yang enggan kembali ke angkatan kerja.

Secara keseluruhan, the Fed diperkirakan akan menaikan suku bunga pada awal Maret 2022 dan mengurangi jumlah pembelian obligasi bulanan menjadi hanya USD60 miliar, setengah dari tingkat pembelian beberapa bulan lalu.

Untuk mengendalikan penyebaran varian Omikron, terutama dalam persiapan untuk menjadi tuan rumah Olimpiade Musim Dingin bulan depan, Tiongkok mempertahankan kebijakan nol-Covid yang ketat, memperpanjang gangguan rantai pasok global.

Kebijakan tersebut diperkirakan akan mencekik rantai pasok global, mengancam produsen di semua negara yang sudah menghadapi kenaikan harga bahan baku dan biaya pengiriman serta keterlambatan pengiriman dan kekurangan tenaga kerja.

Investor Datang dan Pergi

Kekurangan barang dan tenaga kerja dalam rantai pasok global diperkirakan akan menyebabkan harga global melonjak lebih jauh. Kasus Omikron yang meningkat, kenaikan Fed Fund Rate (FFR) yang akan segera terjadi, ancaman gangguan rantai pasok global yang meningkat, membuat beberapa investor memindahkan aset mereka keluar dari pasar negara berkembang. Namun beberapa investor lain masuk ke aset berisiko, menghasilkan arus masuk modal bersih sebesar USD3,46 juta pada pertengahan Januari 2022.

Hal ini kemudian diterjemahkan ke dalam penurunan imbal hasil obligasi 1 tahun menjadi 3,5% pada pertengahan Januari 2022 dari 3,8% pada pertengahan Desember 2021 sementara imbal hasil obligasi pemerintah 10-tahun tetap stabil di 6,4% antara Desember 2021 dan Januari 2022.

Spread imbal hasil yang melebar menunjukkan bahwa investor meningkatkan pembelian obligasi jangka pendek, yang menunjukkan prospek kondisi domestik jangka pendek yang lebih baik.

Dipengaruhi oleh kenaikan ekspor yang tinggi akibat kenaikan harga komoditas, Rupiah tetap solid sepanjang tahun 2021. Dengan depresiasi tahunan sebesar 2,05% pada pertengahan Januari 2022, Rupiah relatif stabil dibandingkan dengan mata uang negara berkembang lainnya.

Akibat pembayaran utang luar negeri pemerintah, cadangan devisa mencapai USD144,9 miliar pada akhir tahun 2021, turun USD1 miliar dari level November 2021. Tingkat saat ini cukup untuk membiayai 8,0 bulan impor atau 7,8 bulan impor dan membayar utang luar negeri pemerintah, jauh di atas ambang batas yang umumnya dianggap memadai. (OL-6)