Gapensi Harapkan Relaksasi Perizinan dan Keberpihakan Pemerintah

MENJELANG pelaksanaan Musyawarah Umum Khusus (Munasus) dan Musyarawah Kerja Nasional (Mukernas) 2022, Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional (Gapensi) meminta keberpihakan pemerintah melalui regulasi yang dapat membangkitkan industri konstruksi pascapandemi covid-19. Pasalnya, hampir dua tahun ini, kontraktor nasional mengalami perlambatan yang berakibat pada penurunan pendapatan.

Untuk itu, Gapensi meminta pemerintah memberikan relaksasi kepada pelaku jasa konstruksi nasional terkait persyaratan perizinan berusaha berbasis risiko di sektor PU-Pera dalam kurun waktu dua tahun. Ketua Umum BPP Gapensi Iskandar Z Hartawi mengatakan, dasar pertimbangan permintaan regulasi relaksasi tersebut yakni selama pandemi melanda sepanjang 2020-2021 kegiatan usaha pelaku usaha konstruksi mengalami penurunan tajam yang berpengaruh langsung terhadap perolehan penjualan tahunan, menurunkan nilai ekuitas, ketidakmampuan berinvestasi pada peralatan, serta terkendala dalam penambahan jumlah tenaga kerja tetap. 

"Untuk itu, Gapensi meminta pemerintah menetapkan relaksasi persyaratan kemampuan pelaku usaha jasa konstruksi terhadap penjualan tahunan dari tiga tahun menjadi 10 tahun, terhadap equitas persubkalsifikasi usaha menjadi ekuitas badan usaha, terhadap tenaga kerja tetap per subklasifikasi menjadi tenaga kerja tetap per klasifikasi," ujar Iskandar dalam keterangan resmi, Senin (17/1). Menurutnya, relaksasi tersebut dapat memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha jasa konstruksi nasional untuk meningkatkan daya saing dengan produk pekerjaan konstruksi berkualitas dan berkelanjutan.

Selain relaksasi, Gapensi mengkritisi kebijakan pemerintah yang menetapkan harga terendah untuk proyek infrastuktur pemerintah. Pasalnya, dalam penawaran yang diberikan pihak kontraktor lokal sudah mempertimbangkan syarat mutu untuk setiap proyek. "Dalam setiap penawaran, kami sudah memperhitungkan nilai keekonomian dan syarat mutu kerja sesuai yang diharapkan. Kalau terikat dengan harga terendah, kami akan kesulitan untuk memenuhi syarat mutu tersebut," ujar dia. 

Di samping itu, Wakil Ketua Umum IX Gapensi Didi Aulia menyebutkan para pelaku jasa konstruksi lokal dan nasional juga mengalami tantangan terkait proyek-proyek infrastruktur pemerintah. "Ada konglomerasi konstruksi yang dikuasai oleh perusahaan konstruksi BUMN, sehingga sangat sulit bagi kontraktor lokal dan nasional untuk bisa berperan dan terlibat dalam proyek infrastruktur tersebut," kata Didi. Padahal, menurut Didi, jasa konstruksi memberikan multiplier effect kepada sektor lain dan memberikan lapangan pekerjaan kepada sekitar 8 juta pekerja jasa konstruksi. Selain itu, dengan keterlibatan kontraktor lolal, ekonomi daerah juga dapat terangkat.

Menurut Didi, saat ini proyek infrastruktur di daerah sangat marak dan mendapat dukungan penuh dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Proyek tersebut seharusnya dapat melibatkan kontraktor lokal dalam pengerjaannya. "Pemerintah dapat menerbitkan regulasi yang berpihak kepada badan usaha konstruksi swasta kecil dan menengah untuk mengakhiri konglomerasi BUMN di sektor jasa konstruksi yang hingga saat ini masih berlangsung dan menutup kesempatan serta peluang bagi pengusaha swasta," kata dia.

Hal itu sesuai dengan arahan dari Menteri Investasi dan BKPM Bahlil Lahadalia yang meminta agar dalam proyek pembangunan infrastuktur, pengusaha, dan kontraktor lokal dapat turut dilibatkan. "Saya berpesan kalau ada subkontraktor lokal, jangan ambil dari luar daerah. Karena hal itu menjadi komitmen, dalam hal membangun perekonomian dan menggerakkan roda perekonomian di daerah," kata Bahlil, beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa kali memperingatkan agar BUMN tak mengambil semua proyek pembangunan infrastruktur. Ia meminta BUMN membagi pembangunan proyek kepada perusahaan swasta, termasuk kontraktor lokal. 

Selain itu, Didi menyebutkan terkait keberpihakan kepada para pelaku usaha bidang konstruksi sektor usaha kecil dan menengah, pemerintah diharapkan dapat benar-benar melindungi pangsa pasar usaha kecil dan menengah dengan tegas melarang badan usaha jasa konstruksi (BUJK) yang memiliki subklasifikasi usaha dengan kualifikasi besar melakukan aktivitas usaha pada pangsa pasar kecil dan menengah. "Demikian pula BUJK yang memiliki subklasifikasi usaha dengan kualifikasi menengah tidak melakukan aktivitas usaha pada pangsa pasar kecil," ujar dia.

Di masa pandemi seperti saat ini, tutur Didi, para pelaku usaha kecil dan menengah di bidang jasa konstruksi bisa mendapatkan bantuan pembiayaan. Ia berpendapat bahwa dalam suasana pandemi diperlukan terobosan-terobosan untuk pembiayaan pelaku usaha jasa konstruksi. "Diperlukan kebijakan pemerintah untuk menciptakan skema pembiayaan baru melalui berbagai macam lembaga bank dan nonbank milik pemerintah untuk membantu pembiayaan pelaksanaan pekerjaan proyek," kata Didi,

Didi mengungkapkan, di Indonesia ada sekitar 150 ribu pelaksana jasa konstruksi. Keberpihakan pemerintah diharapkan dapat memberikan angin segar bagi para kontraktor lokal untuk meningkatkan daya saing dan kualitas kerja. "Kalau jasa konstruksi nasional maju, sektor pendukung lain tentu akan turut berkembang dan dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia," kata Didi.

Rangkaian acara M2G diawali dengan perayaan Hari Ulang Tahun Gapensi pada 8 Januari 2022 dilanjutkan dengan praacara pada 10-11 Januari dan diakhiri dengan Munasus dan Mukernas Gapensi 2022 pada 21-22 Januari mendatang. Acara tersebut akan dihadiri oleh tiga menteri yaitu Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono, Menteri Investasi dan BKPM Bahlil Lahadalia, dan Menteri BUMN Erick Tohir. Selain itu akan hadir dalam acara, Ketua Kadin Indonesia Arsjad Rasjid dan Ketua LPJK Nasional Taufik Widjoyono.

Baca juga: Harga Beras Diprediksi Naik Sampai Februari 2022

Didi berharap dalam pelaksanaan Munasus dan Mukernas Gapensi (M2G) 2022 yang akan diadakan pada 21-22 Januari, pihaknya dan pemerintah memiliki kesamaan visi dan misi untuk mengejar target pembangunan infrastuktur di tahun-tahun mendatang. "Kami siap untuk menjadi mitra pemerintah dalam pelaksanaan berbagai proyek infrastuktur di seluruh Indonesia dan memberikan masukan untuk kemajuan industri kontruksi nasional," tutur dia. (OL-14)