Defisit APBN akan Melebar

PEMERINTAH akan memperlebar ruang defisit anggaran APBN-P 2016 menjadi 2,5% dari semula 2,15% dari produk domestik bruto (PDB).

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan, pelebaran defisit itu membuat peluang peningkatan utang Rp27 triliun.

“Defisit 2,5% berarti ada penambahan pembiayaan Rp46 triliun.

Dari silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran) Rp19 triliun, dan Rp27 triliun murni pembiayaan lewat pasar,” ujar Suahasil saat peluncuran buku Laporan Perekonomian Indonesia 2015 di Kantor Bank Indonesia, Jakarta, kemarin.

Pembengkakan defisit berelasi dengan penerimaan pajak yang dibayangi ketidakpastian kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty).

Penerimaan pajak migas pun diestimasi tertekan harga minyak yang dalam tren rendah.

Menurut Suahasil, asumsi Indonesia crude price (ICP) juga akan dikoreksi pada APBN-P 2016 nanti dari semula US$50 menjadi sekitar US$35 per barel. “Sekarang rataratanya US$30-US$31,” kata dia.

Di tempat terpisah, Menteri Keuangan Bambang Brodjonerogo menyebut pendalaman pasar keuangan lewat obligasi jadi kunci untuk menambah pembiayaan.

Namun, sumbernya diharapkan dari masyarakat Indonesia.

“Kita mau orang awam berniat memilih investasi beyond perbankan, berpartisipasi dalam SUN (surat utang negara), bisa juga lewat pajak,” ujarnya dalam peluncuran lelang Savings Bond Ritel (SBR) Seri 002 di Jakarta, kemarin.

SBR002 yang bertenor 2 tahun ditujukan bagi investor ritel dengan tingkat kupon mengambang berupa suku bunga penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan plus 0,25%.

SBR002 tidak diperdagangkan di pasar sekunder, tanpa warkat, dan tidak bisa dicairkan sebelum jatuh tempo. “Kecuali pada masa pelunasan sebelum jatuh tempo (early redemption) sebesar 50%,” lanjut Bambang.

RKP 2017

Terkait dengan perencanaan anggaran 2017, Bambang mengatakan kebijakan fiskal tetap bersifat ekspansif untuk menstimulasi perekonomian. Maka, defisit anggaran tidak akan terhindarkan.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017, belanja prioritas tetap ditekan-kan Presiden berprinsip `money follows program'. “Itu inti pola belanja kementerian/lembaga yang diminta. Fokus di infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan“ katanya di Kantor Presiden.

Dari segi penerimaan, ia masih berharap tax amnesty tahun ini bisa berlaku sehingga basis penerimaan pajak untuk 2017 akan lebih tinggi. Walakin, pemerintah relatif konservatif dalam membidik pertumbuhan pajak. Peningkatan penerimaan pajak di 2017 Bambang duga tidak melampaui Rp30 triliun.Sebab, tekanan dari harga minyak ditengarai masih terjadi.

Perihal transfer daerah dan dana desa, menurut Bambang, pertumbuhannya lebih besar dari kenaikan belanja K/L. “Di 2017, dana desa akan mencapai 10% dari dan di luar transfer ke daerah, persis sesuai dengan amanat Undang-Undang Desa,“ tegas Bambang.

Untuk asumsi makro, pertumbuhan ekonomi 2017 diproyeksi 5,5%-5,9%, inflasi 3%-5%, ICP US$35-US45, dan kurs rupiah 13.650­13.900 per dolar AS.

Di tempat terpisah, United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pasific (UN ESCAP) merilis hasil survei ekonomi dan sosial 2016 untuk 24 negara.Hasil survei itu, Indonesia selaku perekonomian terbesar Asia Tenggara diramalkan tumbuh 5,3% pada 2016 dan 5,5% pada 2017. Menurut ESCAP Regional Advisor on ASEAN, Larry Maramis, laju itu didorong belanja konsumen yang diuntungkan rendahnya inflasi dan pelonggaran suku bunga. (Ire/Nov/E-2)