Dorong Perekonomian, Kebijakan Jangka Panjang Tetap Dijalankan

PEMERINTAH memutuskan tetap menjalankan berbagai pembangunan infrastruktur melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai kebijakan jangka panjang guna mendorong perekonomian. Setidaknya terdapat 201 proyek dan 10 program prioritas dengan nilai investasi mencapai Rp4.817 triliun.

“Pembiayaannya kita harapkan dari pihak swasta dan ini akan membantu pemerataan ekonomi wilayah Indonesia, serta peningkatan investasi dan penyerapan tenaga kerja,” ujar Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Raden Pardede dalam webinar Kajian Tengah Tahun Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rabu (7/7).

Baca juga: Jadi Komoditas Unggulan, Kementan Imbau Sulut Waspada ASF

201 proyek tersebut terbagi ke 22 sektor pada tingkat proyek dan program meliputi pembangunan jalan, bendungan dan irigasi, kawasan, kereta, energi, pelabuhan, air bersih dan sanitasi, bandara, pendidikan, teknologi, perumahan, tanggul pantai, smelter, superhub, ketenagalistrikan, pemerataan ekonomi, akses exit tol, penyediaan pangan, kawasan strategis pariwisata, investasi pengolahan sampah, dan kawasan perbatasan.

Adapun sebaran proyek dan program itu terbagi ke dalam tingkat nasional senilai Rp1.516,7 triliun, Pulau Jawa Rp1.184,3 triliun, Bali dan NTT Rp33,2 triliun, Maluku dan Papua Rp565,6 triliun, Sulawesi Rp487,1 triliun, Kalimantan Rp507,3 triliun, dan Sumatera Rp543,4 triliun.

Raden mengatakan, dalam kebijakan jangka panjang lainnya, pemerintah juga mereformasi regulasi ihwal kemudahan berusaha di Tanah Air. Hal itu diwujudkan melalui Undang Undang 11/2020 tentang Cipta Kerja yang mendasari perizinan usaha menjadi berbasis risiko.

Dengan dasar izin itu, diharapkan pelayanan pemerintah akan jauh lebih efisien, mudah, transparan, dan memberikan kepastian pada pelaku usaha atau investor untuk berusaha di Indonesia. kemudahan berusaha juga diyakini akan menjadi sumber penciptaan lapangan kerja yang dibutuhkan masyarakat, utamanya di masa dan pascapandemi covid-19.

“Ini akan mendorong penciptaan lapangan usaha baru dan menciptakan lapangan kerja yang dibutuhkan oleh masyarakat,” terang Raden.

Sejalan dengan upaya tersebut, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Regulasi itu diharapkan mampu menarik jumlah investor untuk menanamkan modal di Tanah Air dan berdampak pada penguatan ekonomi nasional.

“Melalui aturan ini pemeritnah bisa memberikan insentif fiskal maupun non fiskal terhadap 245 bidang usaha prioritas dengan berbagai kriteria seperti PSN, padat karya, padat teknologi, industri pionir dan lainnya,” imbuh Raden.

“Jadi kita tetap memperhatikan bagaimana Indonesia tetap maju dalam jangka menengah dan panjang. Tentu pada saat yang sama prioritas jangka pendek adalah kesehatan dan membantu saudara kita yang paling rentan,” sambungnya.

Dia juga mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam membangun perekonomian nasional. Sebab, tanpa kerja sama dan sinergi kuat antarpemangku kepentingan, pembangunan dan misi negara menciptakan ekonomi yang maju akan sulit dicapai.

Senada, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mengungkapkan, kerja sama seluruh pihak menjadi penting untuk membawa ekonomi nasional keluar dari dampak krisis pandemi covid-19. Menurutnya peperangan melawan pandemi mesti dilakukan bersama dengan tujuan yang sama yaitu membangun ekonomi Indonesia menjadi lebih kuat.

Dia juga berharap krisis ekonomi yang timbul dari masalah kesehatan tersebut tak berkepanjangan dan mengular menjadi krisis sosial. Untuk itu Arsjad kembali menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi untuk mencegah hal itu.

“Jadi memang ini penting sekali. Yang harus kita jaga, jangan sampai krisis ekonomi ini bisa membawa ke krisis sosial. Ini penting untuk menjaga konsumsi dan kepercayaan masyarakat,” sebutnya.

Arsjad juga berharap melalui kerja sama dan sinergi itu akan ditemukan sumber-sumber ekonomi yang potensial mendorong pertumbuhan. Menurutnya, pola pikir positif di situasi krisis menjadi krusial agar lahir inovasi dan kebijakan yang kuat untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi.

“Ini keadaan normal baru, bagaimana kita beradaptasi dan berinovasi untuk mencari jalan ekonomi baru. Dibarengi dengan peningkatan kualitas SDM, pelayanan publik. Tapi tidak bisa kita tidak melihat keadaan sosial dalam hal ini,” pungkasnya. (OL-6)