DPR Didesak Ratifikasi Perjanjian WTO

PEMERINTAH mendesak ratifikasi tentang trade facilitation agreement (TFA) di antara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dapat segera diratifikasi DPR.

Ratifikasi itu penting karena dengan adanya TFA, Indonesia bisa leluasa mengekspor secara langsung ke berbagai negara anggota WTO.

Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional (PPI) Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo mengatakan ratifikasi TFA WTO memang membutuhkan persetujuan DPR karena akan dilakukan melalui undang-undang.

Karena itu, dia berharap ratifikasi perjanjian yang sudah disepakati WTO sejak 2013 di Bali itu dapat masuk program legislasi nasional (prolegnas) DPR.

"Ratifikasi masih dalam proses dan kami sangat berharap bisa masuk prolegnas DPR segera. TFA ini kan untuk memfasilitasi kita," ucap Iman di kantor Kemendag, Jakarta, Rabu (13/4).

Saat ini, kata dia, negara-negara berkembang kerap mendapat kesulitan melakukan ekspor ke negara tertentu, seperti negara-negara di kawasan Amerika Latin.

"Kita ekspor ke Amerika Latin atau negara tertentu harus lewat negara lain dulu. Jadi ada biaya ekstra karena ada tambahan dokumen. Dengan TFA, semua itu dihapus," jelasnya.

Direktur Jenderal WTO Roberto Azevedo menilai perjanjian TFA WTO akan menguntungkan negara berkembang karena akan ada pengurangan tarif ekspor.

Ia memperkirakan penurunan biaya ekspor untuk Indonesia bisa mencapai 13%.

"Itu akan membantu usaha kecil dan menengah bersaing di pasar global," tukas Azevedo.

Di hari yang sama, Azevedo bersama delegasi WTO juga menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta.

"Pertemuan tadi untuk membicarakan perkembangan terakhir sistem perdagangan dunia dan hasil ministerial conference di Nairobi, Desember lalu," kata Menteri Perdagangan Thomas Lembong yang ikut mendampingi Presiden.

Presiden, sambung Lembong, juga menyebut paket kebijakan ekonomi yang dirilis pemerintah merupakan salah satu bagian dari perjalanan Indonesia sebagai organsiasi WTO.

"Presiden meminta Indonesia dapat berperan secara positif dan konstruktif di WTO."

Pada pertemuan itu, Azevedo juga mengapresiasi kebijakan ekonomi Jokowi yang menurutnya telah jadi contoh di banyak negara. (Jes/Nov/E-1)