Pertamina Siapkan Sanksi jika Ada Kelalaian dalam Insiden Balongan

PASCAPEMADAMAN api pada insiden tangki T-301 di area Kilang Balongan, Indramayu, Jawa Barat, PT Pertamina (Persero) memastikan akan mengusut insiden tersebut. Sanksi tegas pun menanti jika didapati ada kelalaian dari pihak pengelola kilang tersebut

“Manajemen akan memberikan sanksi tegas bila ditemukan unsur kelalaian dalam insiden ini,” ungkap Senior Vice President Corporate Communications & Investor Relations Pertamina Agus Suprijanto dalam keterangannya, Kamis (1/4).

Agus menegaskan, saat ini proses investigasi penyebab insiden kebakaran pada (29/1) sedang berlangsung dan bakal dipercepat pihaknya untuk diselesaikan penyelidikan tersebut.

Menurutnya, langkah itu sesuai dengan arahan Dewan Komisaris PT. Pertamina (Persero) pada rapat koordinasi dewan komisaris dan direksi pagi hari ini. 

"Sesuai kebijakan direksi dan arahan dewan komisaris, Pertamina mendukung penuh proses investigasi yang dilakukan pihak berwenang," sebut Agus.

Baca juga : Mitratel Terus Perkuat Bisnis Menara Telekomunikasi

Lebih lanjut, dia menjelaskan, sejak insiden terjadi, Pertamina telah membentuk tim investigasi internal yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum (APH). Pertamina membuka seluas-luasnya akses kepada APH untuk melakukan investigasi.

"Tim ini akan berkoordinasi dengan pihak aparat untuk melakukan investigasi hingga tuntas. Dewan komisaris dan Direksi tidak mentolerir jika ada kelalaian di lapangan," pungkas Agus.

Sebelumnya, Pengamat ekonomi energi Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyaki berpendapat kilang minyak Pertamina di Balongan, Indramayu, Jawa Barat, krusial dalam menjaga stabilitas energi nasional. 

Dia mendorong pemerintah untuk mulai serius membangun infrastruktur baru di sektor energi. Saat ini, dikatakan Yayan, di pulau Jawa sendiri baru ada tiga kilang minyak Pertamina yang beroperasi. Idealnya, ungkapnya, perlu ada penambahan kilang minyak baru yang mulai dibangun, baik di Jawa maupun di luar Jawa

“Ini menjadi stimulan agar kebutuhan infrastruktur khusus untuk energi segera dieksekusi,” jelas Yayan dilansir laman resmi Unpad, Selasa (30/3). (OL-7)