Pendalaman Pasar Digegas

DANGKALNYA pasar finansial dalam negeri sudah lama jadi atensi para pemangku kepentingan.

Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor pasar finansial Indonesia rawan goncangan, di samping keterbatasan sumber pembiayaan pembangunan.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengatakan, pembiayaan aktivitas perekonomian Tanah Air masih terus didominasi perbankan.

Porsinya mencapai lebih dari 70%.

Padahal, di negara-negara lain, industri keuangan nonbank, termasuk pasar modal, punya andil signifikan.

Ia mencontohkan, transaksi di pasar valuta asing baru mencapai US$4 miliar-US$5 miliar per hari.

Itu pun didominasi transaksi spot, yang jika tetiba ada permintaan valas besar, bisa membuat kurs bergolak.

"Masih jauh di bawah (transaksi harian) Thailand US$11 miliar dan Malaysia US$13 miliar," papar Agus di kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (8/4).

Hal serupa juga terjadi di pasar obligasi.

Kondisi itu yang mendorong BI, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Keuangan, kemarin meneken nota kesepahaman untuk membentuk Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPK).

"Segmen pasar saling terkait satu sama lain, yakni pasar valas, pasar saham, dan obligasi, tapi masing-masing itu di bawah yurisdiksi otoritas yang berbeda. Jadi ini mendesak untuk koordinasi," jelas Agus.

Forum itu diharapkan dapat mempercepat proses perencanaan, kebijakan dan implementasi embrio instrumen-instrumen baru di pasar finansial.

BI, misalnya, lanjut Agus, ingin memberi lebih banyak opsi transaksi di pasar uang antarbank (PUAB).

Sebab, bank-bank kecil masih acap mengalami pengetat-an likuiditas karena kalah saing dari bank-bank besar.

Ia meng-ungkapkan ide promissory note untuk membuat diversifikasi bunga berdasarkan jangka waktu, serta kemudahan mendistribusikan likuiditas lewat PUAB.

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad menambahkan, tengah ada proses mematangkan penerbitan instrumen reksa dana penyertaan terbatas (RDPT) untuk pembiayaan proyek infrastruktur.

OJK juga sedang mendorong perkembangan pasar repurchasing agreement (repo) atau gadai efek.

Tax amnesty

Kemenkeu bertugas membuat sinkronisasi fiskal dengan pasar.

"Misalnya, terkait pajak, supaya sejalan pajak dengan pembangunan instrumen baru, baik di pasar modal atau sektor lain. Supaya nantinya pembiayaan pembangunan tidak hanya andalkan bank," ucap menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.

Ia menekankan koordinasi ini juga untuk menyiapkan pasar finansial dalam negeri menerima arus kapital dari repatriasi harta para wajib pajak yang memanfaatkan kebijakan tax amnesty.

Dalam kesempatan terpisah, ekonom Destry Damayanti mengamini ketergantungan terhadap perbankan.

Di sisi lain, ada kebutuhan pendanaan infrastruktur yang mencapai Rp5,5 kuadriliun selama 2015-2019.

Ia mengatakan, perbankan hanya sanggup menyiapkan penyaluran kredit Rp443 triliun setiap tahun.

"Itu pun tidak cuma untuk infrastruktur. Portofolio bank di infrastruktur paling 20%-30%."

Karena itu, ia mendukung komitmen BI, OJK, dan pemerintah untuk mendorong terciptanya instrumen-instrumen baru.

Peneliti LPEM Universitas Indo-nesia I Kadek Dian Sutrisna berpendapat problem dangkalnya pasar yang sudah lama menjadi sorotan belum diatasi secara efektif.

Salah satu hal yang paling tampak adalah belum meratanya akses seluruh anggota masyarakat ke sektor finansial. (Jay/Ire/Ant/E-2)