Manajemen Jadi Kendala Penyediaan Air Bersih di Indonesia

MENTERI Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, mengungkapkan terdapat tiga masalah utama dalam penyediaan air bersih di Indonesia.

Pertama adalah manajemen penyediaan air bersih. Secara hidrologis jumlah air yang tersedia tetap, sehingga apabila ada yang kekurangan atau kelebihan air disebabkan oleh manajemen pengelolaan air yang keliru.

"Apabila ada yang kekeringan dan kebanjiran pasti manajemen airnya yang tidak baik. Dan ada juga dalam hal kualitas, jika ada yang jelek pasti masalahnya manajemen airnya perlu diperbaiki," kata Basuki dalam keterangan tertulisnya. Jumat (12/2).

Dirinya mencontohkan jika ada waduk-waduk yang airnya berwarna coklat, disebabkan di hulu terdapat kerusakan. Hal ini membuat kualitas air menjadi buruk dan tidak bisa digunakan masyarakat.

Permasalahan kedua adalah terkait kebocoran air yang diakibatkan secara teknis maupun administrasi yang masih tinggi.

Dan permasalahan terakhir terkait pengelolaan air bersih terkait tarif air. Kebutuhan setiap daerah berbeda sehingga besaran tarif per kubik juga berbeda.

Dengan demikian perlu ditetapkan koefisien masing-masing daerah sesuai dengan UMR dan lainnya untuk menentukan tarif.

"Tiap daerah-daerah bisa menyesuaikan dengan koefisien yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kemahalan, UMR, dan lainnya. Seperti Jakarta pasti berbeda dengan Cianjur. Saya kira dengan demikian mungkin cukup adil," ujar Basuki.

Untuk mewujudkan target 100% akses air minum aman, Kementerian PUPR mengajak badan usaha untuk meningkatkan peran mereka dalam mempercepat pencapaian target tersebut.

Hal ini mengingat kemampuan pendanaan pemerintah sangat terbatas melalui APBN untuk membiayai pembangunan infrastruktur secara utuh, oleh karena itu diperlukan berbagai inovasi pembiayaan. (E-3)