Menteri Susi: Banyak UPI tidak Dioperasikan

MENTERI Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menilai banyak unit pengolahan ikan (UPI) dibangun tapi tidak digunakan. Pembangunan UPI dinilainya sudah menjadi kamuflase kapal eks asing untuk mendapatkan izin menangkap ikan di Indonesia.

Susi menjelaskan kapal-kapal eks asing baru bisa memeroleh Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan membawa ikan dari Indonesia jika mereka membangun UPI.

"Jadi dulu itu banyak untuk mendapatkan izin kapal menangkap ikan ke Indonesia harus bikin UPI. Banyak UPI sudah jadi hingga bertahun-tahun juga tidak beroperasi karena tujuannya bukan untuk pengolahan, tapi hanya memenuhi prasyarat boleh bawa ikan dan bawa kapal dari luar negeri. Itu saja," terang Susi.

Dia pun mencontohkan banyak UPI di Bitung dan Maluku yang tidak beroperasi sejak dibangun.

Pendiri Susi Air itu mengklaim dirinya selalu berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo dalam setiap pembuatan kebijakan di sektornya.

"Semua pekerjaan saya pasti selalu diskusi dengan Pak Presiden," ketusnya.

Sebagaimana diberitakan, banyak nelayan yang mengeluh kepada Wapres Jusuf Kalla saat kunjungannya ke Bitung. Para nelayan mengatakan setidaknya terdapat 10.800 pekerja UPI yang dirumahkan karena produksi ikan menurun sekitar 80%-85%.

Pun, sebanyak 3.200 anak buah kapal juga menganggur karena kapal mereka tidak melaut. Kondisi itu terjadi karena adanya kebijakan moratorium perizinan dan penangkapan ikan oleh kapal eks asing yang diterbitkan Susi sejak 2014.(OL-4)