Usulan Pinjaman Daerah Capai Rp52,66 Triliun

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, hingga 6 November 2020 terdapat usulan pinjaman daerah untuk tahun anggaran 2020 sebesar Rp23,38 triliun dan tahun anggaran 2021 sebesar Rp27,27 triliun. Dengan demikian total usulan pinjaman daerah itu sekitar Rp52,66 triliun.

“Pinjaman daerah ini diharapkan membantu percepatan pemulihan ekonomi melalui percepatan pembangunan infrastruktur dan pembiayaan program,” ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Komite IV DPD secara virtual, Senin (9/11).

Sri Mulyani menambahkan, saat ini pihaknya sedang merevisi Peraturan Menteri Keuangan guna memastikan pelaksanaan proyek tidak terhenti di Desember 2020. Dus, pengerjaan proyek yang dananya berasal dari pinjaman tersebut dapat digunakan oleh pemda dalam program yang bersifat multiyears.

Setidaknya terdapat 14 provinsi yang mengusulkan dana pinjaman daerah sebesar Rp38,28 triliun dengan rincian Rp17,65 triliun di 2020 dan Rp20,63 triliun di 2021. Lalu 39 kabupaten mengusulkan Rp10,73 triliun dengan rincian pinjaman Rp5,99 triliun di 2020 dan Rp4,79 triliun di 2021. Usulan pinjaman juga berasal dari pemerintah kota sebesar Rp3,64 triliun yang meliputi pinjaman tahun anggaran 2020 sebesar Rp1,73 triliun dan Rp1,9 triliun di tahun anggaran 2021.

Sri Mulyani bilang, PT Sarana Multi Infrastruktur yang ditugasi untuk mendukung pinjaman daerah juga telah menandatangani perjanjian dengan 15 pemda dengan nilai komitmen mencapai Rp9,67 triliun. Dari nilai komitmen itu, telah dicairkan dana pinjaman tahap pertama oleh PT SMI sebesar Rp978,92 miliar kepada Pemprov Banten Rp164,65 miliar dan Pemprov DKI Rp814,27 miliar.

“Masih ada yang dalam proses pencairan tahap pertama untuk Provinsi Sulawesi Selatan Rp334,69 miliar dan Kabupaten Probolinggo Rp2,34 miliar,” pungkasnya. (OL-4)