Dorong Konektivitas, Infrastruktur Dipacu

PRESIDEN Joko Widodo meresmikan pembangunan jembatan Kapuas-Tayan di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Selasa (22/3).. Jembatan itu membuka keterisolasian wilayah Kalimantan Barat dengan provinsi lain di Pulau Kalimantan yang selama ini terputus oleh Sungai Kapuas.

Presiden menyatakan jembatan Kapuas-Tayan menjadi instrumen penting mendukung pembangunan infrastruktur di trans-Kalimantan dan perbatasan Indonesia-Malaysia. Itu sejalan pula dengan kebijakan pemerintah yang memprioritaskan percepatan pembangunan infrastuktur.

"Percepatan infrastruktur wajib karena dibutuhkan masyarakat. Ada efisiensi biaya, waktu, dan memperlancar distribusi. Itu keuntungan yang dirasakan langsung masyarakat," jelasnya, saat peresmian proyek itu Selasa (22/3)

Jembatan Kapuas-Tayan sepanjang 1.650 meter dibangun di atas Sungai Kapuas di Kecamatan Tayan Hilir. Bangunan jembatan terdiri atas dua bentangan. Bentangan pertama menghubungkan Desa Kawat dengan Pulau Tayan sepanjang 430 meter dan bentang kedua menghubungkan Pulau Tayan dengan Desa Piasak.

Pembangunan jembatan terpanjang di Kalimantan itu dimulai pada 2011 dengan nilai proyek Rp1,028 triliun yang sebagian besar merupakan pinjaman dari pemerintah Tiongkok. Jembatan itu akan memangkas waktu perjalanan dari Pontianak menuju perbatasan Kalimantan Tengah hingga 3 jam. "Jembatan ini meningkatkan konektivitas karena menghemat waktu dan biaya penyeberangan," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU dan Pera) Basuki Hadimuljono.

Pada pagi harinya, saat membukat rapat kerja pemerintah di Kementerian PU dan Pera, Jokowi kembali mengingatkan saat ini pemerintah tidak bisa leluasa melakukan terobosan dan menggenjot perekonomian karena banyak aturan tumpang tindih. Ketidakefektifan regulasi itu bahkan kerap berujung pidana bagi pejabat pemerintah.

"Semua karena memang kita terlalu banyak aturan. Inilah tugas kita untuk menyederhanakan," ujar Presiden. Ia menilai aturan yang ringkas perlu dilakukan apalagi di tengah situasi global yang cepat berubah. "Birokrasi perlu menyiapkan diri menghadapi kompetisi. Jika tidak, kita akan tertinggal dalam persaingan dengan negara negara lain. (AR/Pol/E-1)