Kemudahan di Selembar Kertas

PRESIDEN Joko Widodo mengusulkan untuk mempermudah proses perizinan usaha sekaligus memoles iklim investasi. Usulannya adalah menyatukan surat izin usaha perusahaan (SIUP) dan tanda daftar perusahaan (TDP) menjadi selembar kertas saja.

“Kemudahan baik yang berkaitan dengan pendirian bangunan, izin lingkungan, izin gangguan, dan juga masalah SIUP dan PDP. Itu digabung jadi satu kertas dan semangat harmonisasi agar semuanya jadi mudah dan terintegrasi baik,” paparnya saat membuka rapat terbatas tentang harmonisasi perizinan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (15/3).

Pendirian usaha yang makin mudah diharapkan mendongkrak rangking Indonesia di survei Bank Dunia. Di survei Ease of Doing Business 2016, Indonesia di rangking 109 dari 189 negara, di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei, Vietnam, dan Filipina. Target Presiden, Indonesia bisa masuk 40 besar.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani menambahkan, selama ini untuk izin mendirikan bangunan, ada izin lingkungan dan izin amdal (analisis dampak lingkungan) yang harus dipenuhi.”Presiden minta dua izin itu disatukan agar tidak membebani dunia usaha.”

Adapun Bank Dunia menilai investasi swasta amat penting digenjot agar Indonesia mencapai level pertumbuhan tinggi. “Butuh peran investasi swasta dan reformasi kebijakan yang komprehensif untuk menggenjot iklim usaha,” ujar Kepala Ekonom Bank Dunia Ndiame Diop saat menyampaikan laporan Bank Dunia bertajuk Indonesia Economic Quarterly (IEQ) di Jakarta, Selasa (15/3).

Peran investasi swasta diperlukan untuk menopang pertumbuhan ekonomi ke level 6%. Sebab pertumbuhan di bawah level itu sulit menciptakan lapangan kerja yang cukup bagi angkatan kerja yang tumbuh rerata 3 juta per tahun.

Tahun ini, pihaknya memprediksi perekonomian Indonesia tumbuh 5,1%. Lebih baik dari capaian tahun lalu, tapi masih di bawah asumsi APBN 2016, yaitu 5,3%. “Lebih banyak investasi swasta diperlukan mengingat pendapatan negara dari migas turun,” imbuh Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chaves.

Genjot pajak

Di kesempatan terpisah, Kepala Misi Dana Moneter Internasional (IMF) untuk Indonesia Luis E Breuer menilai, di antara negara-negara emerging market, performa Indonesia cukup baik. “Ekonomi akan mengalami percepatan moderat hingga sekitar 5% di 2016,” ujarnya dalam teleconference di Jakarta, Selasa (15/3).

Di samping investasi, menggenjot penerimaan pajak untuk menutup belanja infrastruktur pun jadi keniscayaan. Apalagi, rasio penerimaan pajak Indonesia terbilang rendah, sekitar 11%-12%. Walakin, pihaknya meragukan efektivitas kebijakan tax amnesty yang ­ingin ditempuh pemerintah.

Meski laju pertumbuhan masih jauh dari 6%, Direktur Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) I Kadek Dian Sutrisna melihat strategi pemerintah lewat 10 paket kebijakan deregulasi sudah di jalur yang benar. “Impaknya memang tidak bisa langsung dirasakan dalam jangka pendek,” kata dia. (Jay/Fat/Ant/E-2)