Pemerintah harus Cermati Dampak Pencabutan Subsidi Solar

MENGEMUKANYA wacana pencabutan subsidi solar yang disuarakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) harus dipertimbangkan dengan seksama.

Meski penurunan harga minyak dunia dinilai sebagai momentum yang tepat untuk merealisasikan langkah tersebut, namun perlu ada mekanisme perhitungan yang komprehensif dari penghematan.

“Pertimbangannya harus seksama. Jadi jangan hanya dilihat sebuah momentum harga minyak sedang turun, tapi juga mempertimbangkan hal lain seperti daya beli masyarakat,” ujar Wakil Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta saat ditemui di Gedung MPR RI, Selasa (15/3).

Selain itu, sambung dia, pemerintah harus berpikir cermat ke mana arah konversi dari dana ketersediaan subsidi solar yang masuk dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) 2016. Volume subsidi solar pada 2016 mencapai 16 juta kilo liter (KL) di mana pemerintah memberi subsidi Rp 1.000 per liter.

Apabila wacana tersebut mendapat jalan mulus dalam pembahasan perubahan APBN 2016, maka ada negara dapat berhemat Rp16 triliun. Kembali ditekankan Arif jangan sampai realokasi dana subsidi menjadi salah sasaran. Sebisa mungkin anggaran tersebut dipakai untuk kepentingan masyarakat banyak, seperti pembangunan infrastruktur dan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT).

“Skenarionya juga harus jelas, arah realokasi dana subsidi itu akan ke mana, wujudnya harus ada. Pemerintah perlu mengungkapkan dengan transparan,” tukasnya.

Di satu sisi, Arif mengingatkan perlunya jaminan dari pemerintah bahwa dampak pencabutan subsidi tidak akan berdampak pada penaikan harga solar. Apalagi bahan bakar solar mayoritas digunakan untuk operasional transportasi publik dan angkutan logistik. Praktis, ketika solar melambung, maka akan ada efek pengganda (multiplier effect). Sebut saja kenaikan tarif angkutan umum atau harga kebutuhan bahan pokok.

“Kita tahu solar banyak digunakan untuk transportasi dan logistik. Ketika harga bahan bakar itu naik imbas pemangkasan subsidi, tentu akan berdampak ke aspek lain. Pemerintah harus memperhitungkan juga aspek inflasinya karena itu berpengaruh terhadap daya beli masyarakat,” tutupnya.(OL-4)