Headline

Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.

Fokus

Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.

Bisnis Angkasa Pura I Turun Signifikan Hingga 99%

Hilda Julaika
15/7/2020 17:00
Bisnis Angkasa Pura I Turun Signifikan Hingga 99%
Menurut Direktur Utama Angkasa Pura I, Faik Fahmi(Antara)

PANDEMI covid-19 berakibat anjloknya trafik dan pendapatan Angkasa Pura I hingga mei tahun ini mencapai 99%.

Menurut Direktur Utama (Dirut) Angkasa Pura I, Faik Fahmi, hal ini terjadi lantaran industri penerbangan sangat bergantung dengan regulasi kemanan (security) dan keselamatan (safety). Di mana kedua poin ini sangat diatur dalam aktivitas bepergian di tengah covid-19.

“Jadi dampak sebagai pengelola bandara persentase bisnis turun signifikan hingga 99% pada bulan Mei. Trafik dan pendapatan berdampak signifikan,” ujar Faik melalui diskusi secara virtual, Rabu (15/7).

Seperti diketahui, selama penanganan covid-19, aktivitas bepergian sangat diatur dengans ejumlah protokol kesehatan. Itu berdampak pada penuruanan drastic jumlah penumpang khususnya dalam menggunakan moda transportasi pesawat.

Selain itu, faktor lain yang memengaruhi penurunan bisnis ini lantaran faktor politik dan ekonomi tak terkontrol di tengah pandemi ini. Menurutnya dalam menghadapi dua gelombang besar yakni, kesehatan dan ekonomi ini membuat industri penerbangan ini kesulitan.

Baca juga : Resesi Singapura Berdampak ke Perekonomian Batam

Pihaknya pun menyampaikan sangat membutuhkan dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak. Bentuk dukungan tidak hanya dalam bentuk keuangan saja. Namun, bentuk kemudahan seperti menekan harga rapid test dengan subsidi pun akan berdampak.

“Kami perlu dukungan dan bekerja sama satu dengan lainnya. Penanganan covid-19 tidak bis aberjalan sendiri-sendiri. Harus akomodir dua kepentingan, kesehatan dan ekonomi,” harapnya.

Selain itu, dukungan keberadaan petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) di bandara pun perlu ditingkatkan. Karena menurutnya jumlah petugas KKP masih terbatas sehingga rawan terjadi penumpukan saat antrian.

“Saya ingin memastikan lebih teratur dan memenuhi harapan pengguna jasa. Termasuk masalah biaya rapid test yang bisa dievaluasi dan dukungan keberadaan petugas KKP,” pungkasnya. (OL-2)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Baharman
Berita Lainnya