Belajar E-goverment dari Korea Selatan

PEMERINTAH menjalin kerja sama dengan Korea Selatan terkait pengembangan e-goverment di Indonesia. E-goverment merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi mengungkapkan bahwa kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Presiden Jokowi dengan pemerintah Korea Selatan di Busan Desember 2014 lalu. Yuddy berharap dengan adanya kerjasama ini Indonesia bisa belajar dari Korea Selatan tentang penerapan e-goverment di pemerintahan.

"Kita ingin mempercepat konsolidasi. Kini kita sedang membuat tampilan e-goverment pemerintah dengan standarisasi nasional. Tahun ini kita targetkan semua instansi pemerintahan menggunakan e-goverment," tutur Yuddy seusai meresmikan kantor pusat kerjasama e-goverment antara Indonesia dan Korea Selatan yang bertempat di lantai 4 gedung KemenpanRB, di Jakarta, kemarin.

Yuddy melanjutkan, penggunaan e-goverment di tatanan instansi pemerintahan merupakan salah satu program dari Presiden Jokowi. Dengan diterapkannya e-goverment maka semua hubungan administarsi dan pelayanan antar lembaga akan berbasis pada sistem elektronik.

Dengan begitu e-goverment secara tidak lansung bisa memangkas proses birokrasi antar lembaga. Selain itu, Yuddy menyebut sedikitnya ada 3 manfaat yang akan didapatkan jika pemerintahan e-goverment di Indonesia terwujud.

"Berkas-berkas akan terdokumentasi lebih baik, lalu akan ada efisiensi penggunaan sumber daya manusia untuk menjalankan proses surat menyurat antar lembaga, dan tentu akan ada penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih transparan dan akuntabel," tuturnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negri Korea Selatan Hon Yun Sik yang juga turut hadir dalam acara peresmian Kantor Pusat Kerjasama E-Goverment antara Indonesia dan Korea Selatan mengungkapkan, program-program yang menjadi kerjasama dari kedua negara yaitu meliputi pengembangan proyek e-goverment di Indonesia yang akan dilakukan secara bersama-sama.

Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan bisa berbagi pengalaman dan akan mendiskusikan bersama-sama dalam menyusun penyusunan master plan e-goverment di Indonesia.

"Electernic Goverment Coorperation Center (Pusat Kerjsasama e-goverment) akan beroperasi selama 3 tahun. Kami ingin Pemerintah Indonesia bisa menjalankan reformasi birokrasi secara baik dan bisa membangun demokrasi yang efisien," tutur Hon Yun Sik.

Tidak hanya itu, Hon Yun Sik melanjutkan Pemerintah Korea Selatan juga akan turut menyumbang usulan-usulannya dalam membantu Indonesia menyusun perundang-undangan e-goverment.

Dia menilai Indonesia bisa belajar banyak dari Korea Selatan terkait penerapan e-goverment. Pasalnya, Korea Selatan telah menjalanakan e-goverment di tatanan pemerintahan mereka sejak tahun 2001.

"Diharapkan Pemerintah Korea Selatan maupun Indonesia sama-sama mendapatkan hasil yang bagus dalam membangun reformasi birokrasi," tuturnya.(OL-4)