Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
PANDEMI covid-19 mengakibatkan pembatasan aktivitas secara masif, yang berujung pada penurunan gerak perekonomian, termasuk sektor koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (KUMKM).
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki di Jakarta, Senin (16/3), mengatakan, pihaknya sangat menyadari bahwa penyebaran covid-19 akan memberikan dampak ekonomi terhadap keberlangsungan KUMKM.
“Kami sangat memahami bahwa ini akan berdampak signifikan bagi keberlangsungan KUMKM kita,” kata Teten. “Laporkan kondisi usaha KUMKM apabila mengalami kesulitan bahan baku, terganggunya proses produksi, atau menurunnya permintaan pasar secara drastis,” ujar Menteri Teten Masduki.
Ia menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya mencarikan solusi yang tepat untuk keberlangsungan KUMKM. “Hubungi call centre 1500-587 dan WhatsApp di nomor 08111450587, Senin sampai Jumat, antara pukul 08.00-15.00 WIB,” katanya.
Berdasarkan pengaduan melalui call centre dan WhatsApp mulai 17 Maret hingga 13 April, KemenKopUKM telah menerima aduan dari para pelaku KUMKM. Data dari laporan yang masuk menjadi rujukan awal bagi KemeKopUKM untuk merancang program mitigasi, namun agar dapat disalurkan secara cepat dan tepat sasaran, diperlukan data nasional mengenai kondisi para KUMKM terdampak secara lebih rinci dan spesifik.
Upaya pendataan ini dikolaborasikan dengan berbagai mitra resmi dan kelompok masyarakat pendamping KUMKM melalui https://bit.ly/SiapBersamaKUMKM, dan hasilnya akan menjadi big data terpadu kementerian, untuk keperluan keberlanjutan program-program dukungan dari pemerintah.
Dari laporan yang masuk melalui call centre KemenKopUKM, diketahui bahwa kendala terbesar yang dikeluhkan (56%) adalah menurunnya penjualan atau permintaan pasar.
Faktor dominan kedua yang banyak dilaporkan adalah terkait permodalan (22%). Selain itu, distribusi dan operasional (15%) juga menjadi faktor yang dikeluhkan, di samping kesulitan terhambatnya bahan baku dan produksi.
Dalam upaya penanganan pandemi covid-19, Presiden Joko Widodo telah memberi arahan yang jelas kepada jajarannya. Ia meminta seluruh kekuatan pemerintah dan negara bergerak bersama untuk mengatasi wabah ini, baik dalam hal kesehatan maupun hal sosial ekonomi yang mengikuti.
Berdasarkan arahan tersebut, juga merujuk pada jenis permasalahan yang dilaporkan oleh KUMKM terdampak, KemenKopUKM merancang sejumlah program mitigasi bagi KUMKM, yang bertujuan menghidupkan kembali perekonomian bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) terdampak, dengan memberikan berbagai fasilitas dan jenis bantuan dana secara simultan, guna penguatan dan kelangsungan usaha.
Sembilan program mitigasi
Terdapat sembilan program dari KemenKopUKM untuk menghadapi dampak COVID-19 yang disesuaikan dengan permasalahan nyata dan masif yang dihadapi oleh KUMKM terdampak.
1. Stimulus daya beli produk UMKM/koperasi
Dalam stimulus ini, pemerintah akan memberikan voucher 25% dengan maksimal kuota sebesar Rp1.000.000 untuk 2 juta orang yang mendaftar di platform e-commerce. Nantinya, KemenKopUKM akan menyiapkan e-voucher sebesar Rp2 triliun untuk mendorong transaksi senilai minimal Rp10 triliun produk dari target 200 ribu UKM yang terdampak covid-19 dengan estimasi total 1 juta pekerja.
2. BLT bagi usaha ultra mikro dan mikro
KemenKopUKM juga akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) untuk para pelaku usaha ultra mikro dan mikro terdampak. BLT melalui program perluasan bantuan sosial dan kartu prakerja dikoordinasikan dengan Kementerian Sosial dan Kemenko Perekonomian.
3. Restrukturisasi dan subsidi bunga usaha mikro
KemenKopUKM akan mengambil kebijakan restrukturisasi dan subsidi bagi suku bunga kredit usaha mikro, melalui pilihan restrukturisasi kredit perbankan dan leasing kepada usaha mikro untuk menjaga kreditnya agar tetap lancar. Dalam kebijakan ini, bank berhak menentukan debitur yang dinilai terdampak, untuk kemudian melakukan restrukturisasi kredit.
4. Restrukturisasi bunga bagi koperasi
Untuk kredit koperasi, KemenKopUKM memberikan restrukturisasi dan subsidi bunga kredit melalui LPDB sebagai langkah counter cyclical sebesar Rp2 triliun. Dalam hal ini, KemenKopUKM akan melakukan penambahan dana bergulir yang bersumber dari APBN. KemenKopUKM juga akan memberikan bantuan likuiditas kepada koperasi dengan bunga ringan dan kemudahan mekanisme.
5. Gerakan belanja di warung tetangga
KemenKopUKM juga akan mendorong gerakan “belanja di warung tetangga” untuk mendorong permintaan dan penjualan produk di lingkungan terdekat. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan data warung yang terhubung dengan e-commerce dan menjalin kemitraan dengan sembilan klaster pangan BUMN. Dengan kemitraan tersebut, logistik bahan baku pedagang akan bersumber dari tiap mitra BUMN pangan dengan harga normal; pemesanan dan pembayaran dilakukan melalui aplikasi online, dan kebutuhan akan diantar hingga ke warung, sehingga dapat meminimalkan kegiatan di luar rumah.
6. Kartu Prakerja
Program mitigasi lain yang diambil oleh KemenKopUKM terkait dengan pemanfaatan kartu prakerja, yaitu memberikan masukan kepada manajemen pelaksana kartu prakerja agar program ini juga mengikut-sertakan pelaku KUMKM terdampak.
7. Relaksasi dan restitusi pajak
Salah satu program dalam rangka counter cyclical yang diambil pemerintah adalah relaksasi dan restitusi perpajakan yang berlaku bagi segmen KUMKM; antara lain relaksasi PPh 21 bagi pekerja seluruh sektor industri manufaktur dengan pendapatan di bawah Rp200 juta per tahun, relaksasi PPh 22 impor bagi 19 sektor industri manufaktur, serta Relaksasi PPh 25 korporasi berupa potongan 30% bagi 19 sektor industri.
8. Masker untuk semua
Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan alat pelindung diri (APD) bagi para tenaga medis yang menjadi garda terdepan penanganan pasien covid-19 dan pemenuhan permintaan pasar terhadap produk APD, sejumlah KUMKM mengalihkan lini produksinya untuk membuat APD berupa coverall bagi tenaga medis, serta masker dan hand sanitizer bagi masyarakat umum. Berdasarkan data BNPB, terdapat kebutuhan masker sebanyak 10 juta masker nonmedis secara nasional. Sehubungan dengan hal ini, KemenKopUKM terus mendorong para pelaku usaha, khususnya KUMKM yang memproduksi APD, masker, dan hand sanitizer untuk membantu pemenuhan kebutuhan produk-produk tersebut di dalam negeri.
KemenKopUKM telah berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan ketersediaan bahan baku, standarisasi produk, dan akses pemasaran produk KUMKM produsen APD. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah bekerja sama dengan Program Karya Nusantara yang dinisiasi oleh KemenKopUKM bersama dengan Daruma (sebuah platform produk industri dan impor) terkait quality control dan akses pemasaran produk APD yang diproduksi oleh KUMKM.
Selain itu, KemenKopUKM juga telah melakukan pendekatan ke PT Kimia Farma, Tbk untuk memasok masker nonmedis sebanyak 500 ribu per bulan selama masa pandemi, yang akan dipenuhi oleh KUMKM yang telah terkurasi dalam Program Karya Nusantara. Untuk mendukung upaya tersebut, Kementerian Kesehatan akan mempermudah prosedur pengurusan izin edar bagi produk alat kesehatan dan surat keterangan produk nonalat kesehatan untuk masker nonmedis.
9. BUMN sebagai offtaker produk pangan dan bahan pokok
Guna memastikan berjalannya rantai kegiatan ekonomi di tengah mewabahnya covid-19, KemenkopUKM juga mengambil kebijakan guna mengantisipasi turunnya permintaan pasar. BUMN klaster pangan dalam hal ini akan diposisikan sebagai offtaker produk-produk dari nelayan, petani, dan peternak ayam, guna menjaga harga jual di pasaran. (Dro/S2-25)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved