Indonesia Harus Siap Hadapi Pascapandemi Covid-19

KETUA Kamar Dagang dan Industri Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengingatkan pemerintah untuk mulai mengantisipasi juga dampak yang terjadi pascapandemi covid-19. Sebab, saat ini akibat wabah tersebut bidang ekonomi dan investasi terpukul sangat keras.

"Jangan sampai saat keadaan membaik kita malah ketinggalan kereta. Harus diantisipasi dan dipersiapkan," kata Rosan dalam sebuah diskusi virtual yang digelar Narasi Institute di Jakarta, Selasa.

Menurutnya, para investor di seluruh dunia saat ini memang masih dalam status melihat keadaan dan menahan investasi. Ia juga melihat bahwa memang terjadi capital outflow yang cukup signifikan selama masa pandemi covid-19.

Baca juga: Kadin Pastikan Stok Pangan Aman Saat Ramadan

"Indonesia juga kena imbasnya. Tapi harus diingat ini juga terjadi di seluruh dunia," kata Rosan.

Ia melihat upaya melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah langkah antisipasi dan respon terhadap kondisi ekonomi saat ini. "Dampak dari RUU Cipta Kerja saat ini mungkin memang belum terlihat, tapi kalau ini semua sudah berakhir ini akan sangat terasa. Kita memang butuh kemudahan investasi."

Apalagi iklim investasi di Indonesia sebenarnya dilihat punya potensi karena fundamental ekonomi Indonesia yang bagus dan relatif stabil sebelum adanya covid-19. "Soal investasi ini, kita harus prepare dan siap. Jadi, ketika ekonomi membaik kita juga sudah mempunyai reformasi struktural yang baik juga," kata Rosan.

Saat ini, RUU Cipta Kerja sudah masuk tahap pembahasan di Badan Legislasi (Baleg) DPR. Hari ini, Selasa (14/4), Baleg DPR menyelenggarakan Rapat Kerja dengan perwakilan pemerintah yang terdiri dari 11 kementerian untuk mendengarkan penjelasan pemerintah terkait draf RUU Cipta Kerja tersebut.

Pada bagian lain, Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sharif Cicip Sutardjo mendukung usulan mum Kadin Rosan Roeslani yang mengusulkan anggaran untuk stimulus dampak pandemi covid-19 sebesar Rp1.600 triliun atau 10% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Saya apresiasi itu untuk penyelamatan ekonomi yang presentasenya minimal sama dengan negara-negara lain, yaitu 10% PDB. Bahkan saya rasa itu belum tentu cukup," ujar Sharif melalui keterangan tertulis yang diterima, Selasa (14/4).

Dengan besaran itu, kata Sharif, besar kemungkinan penanganan pandemi dan dampaknya dapat segera teratasi dengan baik. Pemerintah Indonesia dapat mencontoh negara lain yang terbilang responsif menghadapi pandemi tersebut.

Sharif menambahkan, setidaknya ada tiga hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam menangani pandemi covid-19. Pertama, percepat penanganan dan mengembalikan kestabilan kesehatan masyarakat.

Kedua, menyiapkan langkah antisipasi yang tepat untuk menjaga perekonomian utamanya di sektor riil. Ketiga, menjaga stabilitas sektor keuangan dan perbankan sebagai akibat dari penanganan krisis yang diterapkan pemerintah.

"Perbankan harus dilindungi, jangan sampai jadi kambing hitam yang harus menanggung paling berat. Apalagi 65% dana investor di pasar modal kita adalah dana asing, di mana saham sektor peebankan memiliki bobot di atas 45%," terang Sharif.  (Mir/Ant/A-1)