Topang Ekonomi Rakyat, Stimulus dan Insentif Digelontorkan

PEMERINTAH berupaya keras mereduksi dampak ekonomi yang ditimbulkan pandemi Covid-19. Dalam situasi seperti sekarang, mempertahankan daya beli dan mendorong produktivitas ekonomi menjadi salah satu hal utama yang harus dilakukan.

Pemerintah pun mengeluarkan sejumlah kebijakan dan bantuan sosial sebagai stimulus dan insentif bagi masyarakat.

Pertama, para penerima manfaat Kartu Sembako akan mendapat tambahan manfaat sebesar Rp50.000. Dengan tambahan tersebut, manfaat yang diperoleh dari program Kartu Sembako menjadi Rp200.000 per keluarga penerima.

"Pemerintah memberikan tambahan sebesar Rp50.000 sehingga menjadi Rp200.000 per keluarga penerima yang akan diberikan selama enam bulan. Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp4,56 triliun," ujar Presiden Joko Widodo dalam keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (24/3).

Di tengah wabah Covid-19, pemerintah juga menyadari akan adanya pekerja harian yang kehilangan penghasilan maupun para pengusaha mikro dan kecil yang kehilangan pasar dan omzet.

Baca juga: Presiden: Rapid Test Covid-19 Bukan untuk DPR

Demikian halnya dengan kemungkinan para karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja. Untuk itu, pemerintah mempercepat implementasi program Kartu Prakerja sebagai upaya mengantisipasi hal-hal tersebut sekaligus meningkatkan kompetensi serta kualitas SDM.

"Alokasi anggaran yang disediakan di dalam Kartu Prakerja ini adalah sebesar Rp10 triliun. Nanti, setiap peserta Kartu Prakerja akan dapat honor insentif Rp1 juta per bulan selama tiga sampai empat bulan," kata Presiden.

Selanjutnya, untuk mempertahankan daya beli pekerja di sektor industri pengolahan, pemerintah akan membayarkan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang selama ini dibayarkan sendiri oleh para pekerja.

Langkah itu dilakukan demi memberikan tambahan penghasilan bagi pekerja di sektor industri tersebut.

Presiden mengatakan bahwa anggaran sebesar Rp8,6 triliun telah dialokasikan untuk kebijakan itu

Adapun bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memberikan relaksasi kredit dengan nilai di bawah Rp10 miliar yang ditujukan untuk tujuan usaha. Relaksasi ditujukan bagi kredit yang diberikan perbankan maupun industri keuangan nonperbankan. Keringanan yang diberikan tersebut berupa penurunan bunga dan penundaan angsuran kredit hingga satu tahun.

"Oleh karena itu, kepada tukang ojek dan sopir taksi yang sedang kredit kendaraan bermotor, serta nelayan yang sedang mengambil kredit perahu, tidak perlu khawatir. Pembayaran bunga dan angsuran diberikan kelonggaran satu tahun," ucapnya.

Tidak hanya itu, masyarakat berpenghasilan rendah yang sedang melakukan kredit kepemilikan rumah bersubsidi juga berhak mendapat rangkaian stimulus pemerintah. Setidaknya ada dua stimulus yang ditawarkan dengan anggaran yang mencapai Rp1,5 triliun.

"Pemerintah memberikan subsidi selisih bunga selama 10 tahun. Jika bunga di atas 5%, selisih besaran bunga akan dibayar pemerintah. Pemerintah juga memberikan subsidi bantuan uang muka bagi yang akan mengambil kredit rumah bersubsidi," tandasnya.(OL-4)