Komunikasi yang Tepat Tingkatkan Partisipasi Publik

POLA komunikasi lembaga pemerintah kepada publik terus bertansformasi mengikuti perkembangan zaman. Informasi yang diberikan kepada publik harus menyeluruh dan seirama.

Selain disalurkan melalui media massa, informasi terkait kinerja instansi dapat pula disalurkan melalui ragam medium. Sosial media dapat dijadikan sebagai sarana penyampai informasi kepada publik.

Demikian dikatakan pakar komunikasi dari Universitas Indonesia, Ibnu Hamad dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diinisiasi oleh Kementerian Pertanian dan Media Indonesia bertajuk Pelibatan Partisipasi Publik Dalam Sosialisasi Pembangunan Pertanian yang bertempat di Kantor Media Indonesia, Jakarta, Kamis (12/12).

"Pemerintah ingin selalu bicara dengan rakyat, partisipasi publik itu harus diartikan bagiamana rakyat memberikan promosi sektor pertanian. Sekarang ini eranya generasi milenial, hidupnya dalam layar," kata Ibnu.

Menurutnya, ciri khas generasi milenial dalam mengonsumsi informasi didasari oleh dua hal yakni infulencer dan follower. Kementan harus mampu menarabas gaya lama dalam berkomunikasi dan mulai masuk ke ranah sosial media.

"Agar partisipasi publik itu meningkat, humas kementan harus melakukan pendekatan dengan menciptakan influencer tokoh petani milenial," terang Ibnu.

Pelibatan milenial di sektor pertanian bukan tanpa alasan. Partisipasi milenial pada ranah pertanian saat ini diharapkan mampu meuwujudkan Indonesis Emas pada 2045 mendatang di mana milenial pada saat itu akan menjadi pemain kunci di perekonomian Indonesia.

Publik, khususnya generasi milenial membutuhkan informasi yang tepat dan akurat dari sumber yang terpercaya. Pada konteks ini, kementan memiliki siklus isu berulang yang harusnya dapat disampaikan dengan baik kepada khalayak.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad menekankan hal tersebut. Menurutnya, siklus isu yang berulang harus bisa ditangani dan dijawab dengan baik oleh Kementan.

"Setiap bulan akan keluar data inflasi dan yang menjadi sorotan itu pertanian, tiap triwulan ada data PDB dan pertanian selalu dibawah PDB ekonomi. Jadi sebenanrnya ini bisa dijelaskan secara detail karena itu rutin," tutur Tauhid.

Ia juga meminta agar kementan mau membuka ruang yang lebih luas kepada publik untuk dikritik dan dikoreksi. Sebagai instansi pemerintahan, hal itu harusnya bisa dimaklumi karena publik memainkan perannya sebagai pengawas.

Sementara itu Anggota Komisi IV Andi Akmal mengingatkan agar kementan kembali meninjau kembali apa yang ingin dipublikasikan. Ia mencontohkan, porgram 100 hari yang diusung Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo harus dijadikan perhatian oleh kementan.

"Memang perlu hatu-hati menyampaikam ke publik, kalau itu tidak terlaksana nanti publik akan kecewa, karena itu sudah dipublikasikan, jadi nanti wajar kalau ditagih. 11 program jangka menengah, ituberat, maka peran humas ini harus bisa menjelaskan secara jelas kepada publik. Karena ini berat," pinta Akmal.

Menanggapi berbagai masukkan itu, Kepala Biro Humas Kementan, Kuntoro Boga Andri menyampaikan pihaknya akan terus memerbaiki cara-cara dalam rangka menyampaikan informasi kepada publik.

Selama ini, kata dia, kementan telah berusaha untuk menyampaikan informasi berdasarkan data yang didapat dari tim di kementan di lapangan. Kuntoro juga memastikan pihaknya akan terus menyosialisasikan sektor pertanian sehingga minat publik, utamanya milenial akan tertuju pada pertanian Indonesia.

Ia juga menyebut telah memberikan usulan dibentuknya posisi Kasubbag Sosial Media. Hal itu guna menyasar milenial yang memang erat dengan dunia maya itu.

"Saya sudah mengusulkan, hanya saja baru usul untuk membentuk Kasubbag Sosmed di Biro saya. Supaya milenial, generasi muda ini semakin tertarik pada sektor pertanian, bukan Kementan, tetapi pertanian Indonesia," pungkas Kuntoro.

FGD yang melibatkan praktisi media, pakar dan legislatif ini direncanakan akan terus dilakukan demi teruwujudnya keterlibatan generasi muda yang inklusif dan masif terkait sektor pertanian dalam negeri. (OL-8)