Jokowi Minta Daerah Tingkatkan Akses Keuangan Masyarakat

PRESIDEN Republik Indonesia, Joko Widodo, mengajak seluruh pemangku kepentingan di daerah untuk meningkatkan akses keuangan masyarakat. Percepatan itu diwujudkan melalui penempatan dana dan pembiayaan di lembaga keuangan formal.

Dalam hal ini, memperkuat peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan pengembangan Bank Wakaf Mikro (BWM). "Kita mau ajak seluruh daerah agar mendorong rakyat untuk bisa akses layanan keuangan. Harus dipercepat, baik dari tabungan maupun urusan akses kredit," ujar Jokowi, sapaan akrabnya, dalam rapat koordinasi nasional TPAKD dan silahturahmi nasional BWM 2019 di Hotel Mulia Jakarta, Selasa (10/12).

Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) mencatat tingkat inklusi keuangan sudah mencapai 75% pada 2019, namun literasi keuangan baru sekitar 35%. Jokowi menekankan percepatan akses keuangan dari tabungan, harus menyasar generasi muda sejak dini. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di setiap daerah perlu mendorong anak sekolah tingkat SD hingga SMA, untuk akrab dengan akses perbankan.

"Urusan menabung ini memang banyak (berkaitan dengan) Dinas Pendidkan dan Kebudayaan. Khususnya untuk mendorong anak-anak kita sedini mungkin bisa akses perbankan. Mereka harus belajar menabung. Dengan tingkat literasi keuangan sekitar 35%, masih ada ruang untuk mendorong akses keuangan masyarakat," papar Kepala Negara.

Percepatan akses keuangan dengan penyaluran kredit, dapat direalisasikan dengan sejumlah instrumen. Misalnya dalam wujud BWF yang sudah hadir di 55 pesantren. Walaupun persebarannya masih kecil, pemerintah dikatakannya berupaya meningkatkan keberadaan BWM.

"Insyaallah kita tambah terus (BWM). Sudah ada kelompok usaha yang nanti menjadi klaster, dan dipayungi sebuah kredit holding. Sehingga, korporasi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) bisa mengakses pasar nasional dan global," jelas Jokowi.

Kementerian Badan Usaha MIlik Negara (BUMN) melalui Permodalan Nasional Madani (PMN) telah menyediakan layanan pinjaman modal untuk pelaku usaha ultra mikro dengan program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar). Melalui penyaluran kredit dari PNM Mekaar, lanjut dia, pelaku usaha berpotensi naik kelas. Masyarakat pun dapat mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang difasilitasi perbankan.

"Ekosistem sudah terbentuk, tinggal bagaimana agar (pelaku usaha) naik kelas. Memang dibutuhkan waktu. Alhamdulilah saya lihat kredit macet di BWM, PNM Mekaar dan KUR ini kecil sekali di bawah 1%. Artinya, usaha berskala kecil memiliki kedisplinan dan etika untuk mengembalikan pinjaman. Kita perlu memberikan ruang untuk menambahkan plafon kredit," kata Jokowi.

Pemerintah mencatat realisasi penyaluran KUR sebesar Rp 127,3 triliun, atau 90,9% dari target 2019 sebesar Rp 140 triliun. Pada 2020, pemerintah menargetkan penyaluran KUR untuk UMKM sebesar Rp 190 triliun. Penyaluran kredit dari PNM Mekaar sejauh ini Rp 32 triliun. Adapun BWM telah menyalurkan pinjaman sebesar Rp 31,5 miliar. Kepala Negara ingin pemerintah daerah membantu masyarakat agar dapat mengakses berbagai instrumen pembiayaan.

"Kita ingin pemerintah daerah bantu masyarakat untuk akses pembiayaan, lalu buat kelompok usaha, cari channel ke bank. Karena masih banyak masyarakat yang tidak tahu cara akses ke perbankan," tukasnya.

Dia mengemukakan pembinaan UMKM di Indonesia berada pada urutan ke-4 di Asia Tenggara, tepatnya di bawah Singapura, Malaysia dan Thailand. Menurutnya, TPAKD mirip dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bentukan Bank Indonesia, yang mampu menekan tingkat inflasi dari level 8-9% menjadi 3,5-4%. Jokowi mengapresiasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lantaran membentuk TPAKD. Dia berharap program tersebut dikelola optimal, sehingga berdampak signifikan dalam peningkatan linterasi dan inklusi keuangan. Jokowi meminta berbagai pihak mendukung tugas TPAKD, termasuk pemimpin lembaga daerah.

“Jika dikelola dengan baik, TPAKD bisa mempercepat peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Tugas kepala daerah untuk membuat kelompok, kemudian dihubungkan dengan perbankan untuk mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal," urai Jokowi.

Jokowi menambahkan perekonomian Indonesia masih bertahan di tengah tekanan global, dengan pertumbuhan rata-rata 5%. Apalagi banyak negara yang mengalami resesi ekonomi. Dia menekankan berbagai upaya pemerintah telah membuahkan hasil. Setidaknya pertumbuhan ekonomi nasional masih tumbuh di kisaran 5%.

"Meski tekanan global berat, kita masih bisa tumbuh 5% lebih dikit. Ini patut disyukuri. Banyak negara yang pertumbuhan ekonominya 7% masuk dalam resesi. Saya kira apa yang kita upayakan di negara ini, masih bisa mendorong pertumbuhan ekonomi," tutup Jokowi.

Rapat koordinasi nasional TPAKD turut dihadiri Ketua Dewan Komisaris OJK, Wimboh Santoso, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, sejumlah pemimpin daerah dan perwakilan TPAKD dari berbagai wilayah.(OL-4)