PERUM Bulog menghadapi kegamangan menangani persoalan beras turun mutu karena sudah terlalu lama di simpan di dalam gudang.
Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi Saleh menyebut, saat ini ada sekitar 20.000 ton beras yang mengalami penyusutan mutu sehingga harus didisposal.
Kebijakan disposal atau pembuangan stok beras diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Di beleid itu disebutkan bahwa CBP harus didisposal apabila telah melampaui batas waktu simpan paling sedikit empat bulan atau berpotensi dan atau mengalami penurunan mutu.
Namun, aturan itu belum didukung pihak Kementerian Keuangan. Pasalnya, sampai sekarang kajian terkait anggaran ganti rugi atas beras turun mutu tidak kunjung selesai.
“Kami siap saja memusnahkan sekarang, tetapi siapa yang menanggung dana ganti ruginya,” ujar Tri kepada Media Indonesia, akhir pekan lalu.
Sedianya, skema pemusnahan merupakan opsi terakhir yang diambil perseroan. Sebelum pemusnahan, Bulog akan berupaya mengeliminasi beras yang rusak.
“Sesuai dengan regulasi yang ada, bila ada stok CBP yang berpotensi turun mutu, kami melakukan sortasi atau pemilihan,” tuturnya.
Dari hasil sortasi, lanjut dia, akan didapat dua macam beras, yang pertama beras yang masih bisa diproses ulang dan yang kedua beras yang sudah tidak bisa direproses atau harus dimusnahkan.
“Jika berdasarkan hasil laboratorium masih bisa untuk keperluan pakan atau industri, pasti akan digunakan kembali. Namun, jika sudah tidak ada solusi, harus dimusnahkan,” tuturnya.
Segera dibahas
Saat menanggapi persoalan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan membahas hal itu di dalam rapat koordinasi terbatas yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
“Nanti kita lihat kalau sudah dirapatkan di Menko (Bidang Perekonomian). Kita lihat dulu bagaimana permintaannya,” tutur Sri Mulyani.
Persoalan tidak hanya datang dari sisi beras turun mutu. Perum Bulog juga berpotensi menelan kerugian sampai Rp39 miliar dari segmen penyaluran beras bantuan bencana alam pada 2019.
Hingga sekarang, BUMN pangan itu belum mendapat jaminan pembayaran karena Kemenko PMK dan Kementerian Sosial hingga kini belum menerbitkan aturan terkait penggantian dana penyaluran beras untuk korban bencana alam.
“Proses pencairan dana dari Kementerian Keuangan harus berangkat dari kehadiran regulasi di dua kementerian tersebut. Tanpa itu, tidak bisa diganti,” lanjut Tri.
Dia menyebut pihaknya telah menyalurkan CBP untuk bencana alam sebanyak 4.317 ton selama kurun 1 Januari-27 November 2019.
Dengan asumsi harga beras di angka Rp9.000 per kilogram, nilai dari volume itu mencapai Rp39 miliar.
Di tempat berbeda, pengamat ekonomi pertanian Bustanul Arifin berpendapat pemerintah semestinya tidak memberikan penugasan yang berlebihan.
Dengan begitu, BUMN pangan itu bisa melaksanakan tugas utama seperti pengadaan dan penyaluran beras dengan optimal.
Pemerintah, lanjut dia, mesti menguatkan Bulog dengan menelurkan kebijakan yang dapat mendukung pergerakan perseroan. (E-1)
