Kedaulatan Energi Harus Pacu Produktivitas

MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengingatkan hal paling penting dari kedaulatan energi, yakni bisa membuat daya saing bangsa menjadi tinggi, energi yang terjangkau, dan produktivitas yang tinggi.

"Misalnya, listrik yang terjangkau membuat daya saing tinggi, bukan sebaliknya," kata Jonan dalam kuliah umum dengan tema Implementasi kebijakan kedaulatan energi negeri di Balai Senat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, kemarin.

Ia mengingatkan, jangan sampai harga energi yang murah malah membuat masyarakat menjadi santai.

Jonan dalam kesempatan itu memaparkan kebijakan dan capaian Kementerian ESDM dalam lima tahun periode pemerintahan Presiden Joko Widodo. Salah satu hal yang utama ialah mewujudkan prinsip energi yang berkeadilan.

"Hal yang paling penting ketika kita bicara tentang kedaulatan energi ada dua hal, yaitu ketersediaan dan keterjangkauan," papar Jonan.

Presiden Joko Widodo telah mencantumkan dalam Program Nawacita tentang kedaulatan energi. Program itu harus direalisasikan secara bertahap.

Ditambah lagi, kedaulatan energi negeri merupakan amanah konstitusi Pasal 33 UUD 1945.

Sebagai perumus dan pengimplemetasi kebijakan kedaulatan energi negeri, Jonan mengungkapkan tahapan implementasi kedaulatan energi terkait dengan proses akuisisi pengelolaan migas dan pertambangan yang terdiri atas Blok Mahakam, Blok Rokan, Blok Corridor, dan Freeport.

Ia memaparkan, dalam lima tahun terakhir, Kementerian ESDM juga telah memangkas berbagai perizinan yang dianggap menghambat investasi.

"Sesuai arahan Presiden, kita pangkas perizinan dan birokrasi untuk menciptakan iklim yang ramah investasi," tuturnya.

Selain itu, subsidi energi pada periode pemerintahan kali ini, menurutnya, tepat sasaran. Dari jumlah sebesar Rp1.214 triliun di periode tahun 2011-2014, subsidi pada periode 2015-2018 turun hingga Rp477 triliun.

"Subsidinya tidak banyak, hanya sepertiganya. Subsidi makin tepat sasaran, dialihkan untuk belanja yang lebih produktif," terang Jonan.

Bersamaan dengan kuliah umum itu, digelar pula rilis buku berjudul Freeport Kembali ke Pangkuan Ibu Pertiwi karya Fahmy Radhi. Buku itu menguak berlikunya perjalanan bangsa Indonesia dalam memperoleh hak penguasaan mayoritas saham PT Freeport Indonesia sebesar 51% setelah 51 tahun dikuasai oleh Freeport Mc Moran, perusahaan tambang asal Amerika Serikat. (AT/E-2)