Tidak Perlu Mengemis Lagi

MENTERI Perindustrian Airlangga Hartarto optimistis meningkatnya konsumsi biodiesel di dalam negeri akan menaikkan harga minyak kelapa sawit (CPO) di pasar internasional.

"Dengan demand (kebutuhan) yang meningkat, kita tidak perlu lagi dalam tanda kutip mengemis ke negara lain untuk menaikkan harga CPO," kata Airlangga pada diskusi di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, kemarin.

Ia menambahkan, dengan terserapnya CPO lewat mandatori B30 pada 2020 untuk kebutuhan dalam negeri yang antara lain untuk biodiesel, petani kelapa sawit tidak perlu khawatir akan jatuhnya harga CPO di pasar internasional karena oversuplai.

Dalam catatannya, dari total produksi sebesar 47 juta ton per tahun, penggunaan CPO terus meningkat, antara lain untuk energi sekitar 15%-20% dan sisanya untuk produk hilir seperti pangan dan nonpangan.

Apalagi, lanjut Airlangga, pasar di dalam negeri sedang berkembang pesat karena konsumsi produk pangan yang kian tumbuh. Selain itu, ada inisiatif kebijakan pemerintah tentang mandatori biodiesel PSO (public service obligation) dan non-PSO sejak 2016.

Karena itu, Kemenperin akan terus mengawal kebijakan mandatori biodiesel 20% (B20) yang akan ditingkatkan menjadi B30 pada awal 2020. Kemudian diharapkan pada 2021-2022 komposisi penggunaan bahan bakar nabati akan ditingkatkan menjadi B50-B100.

Menurut dia, pelaksanaan kebijakan mandatori biodiesel telah membawa banyak manfaat, antara lain penghematan impor BBM diesel, pengurangan emisi, dan terbukti mampu menahan jatuhnya harga CPO internasional pada saat terjadi oversuplai pada periode 2015-2016.

Pada tataran operasional, proses transisi implementasi mandatori B20 juga berjalan lancar karena koordinasi dan kompromi teknis antara industri produsen biodiesel FAME dan industri engine maker pengguna B20.

Menperin optimistis Indonesia punya potensi dan peluang besar dalam menjalankan program hilirisasi industri kelapa sawit dan pengoptimalan penggunaan bahan bakar nabati.

Nota keberatan

Indonesia merupakan salah satu produsen terbesar CPO dan minyak inti sawit mentah (crude palm kernel oil/CPKO) yang mencapai 47 juta ton pada 2018.

Sepanjang 2018, ekspor minyak sawit didominasi produk hilir yang rasio volumenya sebesar 81% jika dibandingkan dengan ekspor bahan baku (19%). Tren itu terus melonjak selama lima tahun terakhir sehingga mampu memberi kontribusi signifikan pada perolehan devisa.

Karena itu, dalam menyikapi langkah Uni Eropa yang menerapkan bea masuk anti-subsidi (BMAS) sebesar 8%-18% untuk produk minyak diesel (biodiesel) asal Indonesia, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan pemerintah telah mengirim nota keberatan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

"Kami sudah menyampaikan nota keberatan," kata Enggartiasto.

Ia enggan memerinci poin-poin yang tertuang dalam nota keberatan tersebut.

"Ada batas waktu 15 hari untuk menyampaikan nota keberatan dan kami sudah sampaikan ke sana, dari pengusaha juga," ujarnya.

Sebelumnya, tarif bea masuk biodiesel asal Indonesia itu berlaku efektif sejak 14 Agustus 2019 dan akan berlangsung selama empat bulan ke depan. Komisi Eropa juga membuka peluang untuk memperpanjang kebijakan hingga lima tahun ke depan. (Ant/E-2)