Indonesia Berpotensi jadi Produsen Utama Industri Halal

DALAM lima tahun ke depan, Indonesia diharapkan beralih dari sekadar pasar menjadi produsen utama produk-produk halal. Tujuannya agar sektor riil syariah atau industri halal bisa berkontribusi lebih besar dalam menjaga stabilitas ekonomi makro.

Menurut Presiden Joko Widodo, ekonomi syariah merupakan kunci utama menuju cita-cita Indonesia menjadi negara ekonomi terkuat di 2045.

"Kunci itu adalah ekonomi syariah, sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional, sumber kesejahteraan umat," kata Presiden ketika meluncurkan peta jalan ekonomi syariah Indonesia 2019-2024 di di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, Selasa (14/5).

Jokowi mengatakan ekonomi syariah memiliki potensi besar di tingkat global. Bappenas memperkirakan nilai pasar ekonomi syariah pada 2023 akan mencapai US$3 triliun.

Namun, sambung Jokowi, potensi itu masih banyak yang belum tergarap. Pasalnya, berdasarkan Global Islamic Community Index 2018-2019, Indonesia baru menempati peringkat ke-10 dari sisi industri halal.

Peringkat itu terbilang rendah mengingat Indonesia termasuk salah satu negara berpenduduk muslim terbanyak dengan produk domestik bruto (PDB) terbesar ke-16 di dunia.

Indonesia masih jauh di belakang Malaysia, Uni Emirates Arab, Bahrain, Arab Saudi, Oman, Yordania, Qatar, Pakistan, dan Kuwait.

Oleh karenanya, melalui Komite Nasional Keuangan Syariah yang dibentuk Presiden pada 2016, pemerintah berupaya membangkitkan potensi ekonomi syariah nasional dan menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah di tingkat global.

"Saatnya sudah tiba bagi kita untuk membangkitkan potensi ekonomi syariah di Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia. Karena kita memang negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia," kata Presiden.

Jokowi menambahkan, pemerintah akan terus menguatkan produk halal dengan fokus pada makanan, minuman, fashion, pariwisata, media, rekreasi, dan farmasi. Untuk mendukung ekonomi syariah, Jokowi mengatakan pemerintah juga akan menguatkan keuangan syariah, UMKM, dan ekonomi digital.

Selain itu, pengembangan ekonomi syariah juga akan menyasar pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Pemanfaatan e-commerce juga dilakukan untuk menggenjot penjualan produk halal di Indonesia

"Saya sangat senang saat ini sudah ada market place tidak hanya 1-2 yang menawarkan produk-produk halal. Ini untuk memasarkan produk-produk kita yang sudah banyak," ujar mantan Wali Kota Solo itu.

Baca juga: BWI : Potensi Wakaf Indonesia Rp77 Triliun Setahun

Sementara, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang PS Brodjonegoro menjelaskan, peta jalan ekonomi syariah, memuat strategi agar sektor riil dapat menjadi penggerak keuangan industri halal.

"Selama ini sektor riil dan sektor keuangan syariah dinilai berdiri sendiri-sendiri. Oleh karena itu, peluncuran peta jalan dalam rangka memperbaiki sisi permintaan ekonomi syariah secara umum," ujar Bambang.

Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) menyusun empat strategi dalam peta jalan ekonomi syariah Indonesia 2019-2024.

Pertama, memperkuat rantai nilai halal dengan fokus pada sektor-sektor berdaya saing tinggi.

Kedua ialah mengembangkan sektor keuangan syariah dengan berorientasi pada segmen perbankan ritel. Ketiga adalah meningkatkan partisipasi UMKM sebagai penggerak utama rantai nilai halal.

Keempat ialah pemanfaatan e-commercejuga dilakukan untuk menggenjot penjualan produk halal di Indonesia.

Bambang mengatakan, keempat strategi itu disusun agar Indonesia bisa beralih dari konsumen menjadi produsen produk-produk halal. Semakin banyak barang dan jasa halal diproduksi, maka stabilitas ekonomi makro akan terjaga. Defisit transaksi berjalan dan neraca dagang bisa diperbaiki secara bertahap dan berkelanjutan.

"Pemerintah akan fokus pada perubahan struktur. Dari konsumsi ke produksi dan investasi, dari impor ke ekspor," jelasnya.

Terpisah, Direktur Pengembangan Ekonomi Syariah dan Industri Halal KNKS Afdhal Aliasar mengatakan, sistem pembayaran digital syariah diperlukan seiring berkembangnya teknologi dan pola bisnis yang cepat. Link Aja Syariah diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan penduduk Indonesia yang mayoritas muslim. (OL-1)