KAWASAN Amerika Latin dan Kepulauan Karibia bisa menjadi pasar potensial bagi produk-produk minyak sawit (crude palm oil/CPO) dan turunannya dari Indonesia.
Bahkan, jika komoditas utama itu bisa didorong masuk secara masif ke kawasan tersebut, Indonesia tidak perlu khawatir apabila Uni Eropa menghentikan permintaan minyak sawit mereka.
Demikian diungkapkan Sesditjen Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri Ratu Silvy Gayatri ketika ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (25/3).
Saat ini, ekspor minyak sawit ke kawasan Amerika Latin dan Kepulauan Karibia sedianya sudah dilakukan, hanya volumenya masih sedikit.
Ia mengatakan semestinya untuk menjalin kerja sama di sektor minyak sawit dengan kawasan itu tidaklah sulit. Pasalnya, di kawasan itu terdapat Kolombia yang merupakan produsen CPO terbesar setelah Indonesia dan Malaysia.
“Itu bisa saja. Dengan kepentingan yang sama, kita bisa bersinergi memasok minyak sawit untuk keperluan di kawasan tersebut,” ujar Sylvi.
Ia pun meyakini Kolombia tidak berkeberatan jika Indonesia masuk ke kawasan karena hasil produksi yang mereka miliki tidak terlalu besar sehingga banyak spot pasar yang masih bisa diisi.
“Kita juga bisa tawarkan produk turunannya, seperti sabun dan sampo. Itu yang harus diperkenalkan,” ucapnya.
Sebagai informasi, Komisi Uni Eropa telah mengeluarkan aturan pelarangan penggunaan minyak sawit untuk bahan baku biodiesel karena dianggap tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi terhadap lingkungan.
Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan, menyampaikan pemerintah kini tengah mematangkan strategi untuk melawan Uni Eropa yang melakukan diskriminasi atas komoditas kelapa sawit.
Upaya yang akan dilakukan pemerintah, kata Oke, yaitu dengan mengajukan gugatan ke World Trade Organization (WTO). Adapun perusahaan atau asosiasi juga bisa mengajukan gugatan melalui court of justice. Kedua jalur tersebut, kata Oke, bisa saja ditempuh bersamaan. “Mungkin paralel,” ucap Oke seusai rakor tentang diskriminasi Uni Eropa terhadap kelapa sawit di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (25/3).
Di sisi lain, Staf Khusus Menteri Luar Negeri Peter Frans Gontha mengapresiasi langkah DPR RI yang akan mengirimkan surat kepada parlemen Uni Eropa terkait pelarangan penggunaan minyak sawit untuk bahan baku biodiesel.
Mendukung
Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) MP Tumanggor mendukung langkah pemerintah yang menolak diskriminasi kelapa sawit oleh Uni Eropa. “Apa pun yang akan dilakukan pemerintah, pengusaha siap mendukung,” katanya seusai rakor di Kemenko Perekonomian.
Saat ditanya apakah mereka akan menempuh jalur court of justice, ia mengaku belum memikirkan langkah itu. “Belum tahu. Kami siap ikut sikap pemerintah,” ucapnya.
Wakil Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Togar Sitanggang menambahkan akan mempertimbangkan semua saran dari pemerintah dalam melawan Uni Eropa. “Kami sebagai mitra pemerintah akan selalu terus berdiskusi langkah-langkah yang akan kami ambil,” tutupnya. (Nur/E-3)
