Kartu Prakerja Bukti Jokowi Berjiwa Sosial

RENCANA peluncuran Kartu Prakerja yang dicanangkan Presiden Joko Widodo jika terpilih kembali di periode kedua nanti membuktikan bahwa Indonesia bukanlah negara kapitalis yang tak peduli pada kesejahteraan warga.

Kartu yang diberikan kepada pencari kerja untuk mendapatkan layanan pelatihan vokasi (skilling, up-skilling, dan re-skilling) dianggap positif bagi pencari kerja awal atau juga tenaga kerja yang terganggu peristiwa digital disruption yang marak dalam lima tahun belakangan ini.

"Hanya pemerintahan dan presiden yang berjiwa sosial dan pro tenaga kerja yang punya inisiatif memberi insentif pada kaum muda dan pekerja untuk bisa mendapat jaminan kesejahteraan lebih baik, sekaligus kesempatan untuk kembali bekerja. Kaum liberal biasanya tak setuju dengan gagasan ini. Mereka lebih senang memberi insentif pada industri. Bukan pada pekerja," ujar Rhenald Kasali, Guru Besar bidang Ilmu Manajeman Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (17/3).

Baca juga: Golongan Milenial Dianggap Pantas Jadi Menteri Bidang Ekonomi

Disebabkan manfaat yang besar dari kartu tersebut, yakni para pekerja bisa melakukan upgrade skill, sementara sebagian biaya hidupnya terpenuhi dengan Kartu Prakerja ini, Rhenald menyarankan agar dibuat road map yang disusun oleh Kementerian Tenaga Kerja.

"Roadmap itu harus mendefinisikan siapa yang berhak menerima jaminan sosial ini, bagaimana bentuknya, dan lama bantuan. Lalu mengenai perencanaan pembiayaan, transformasi balai-balai latihan kerja, kemudian sertifikasi profesi, serta keterlibatan perusahaan swasta untuk melatih ulang," jelas Rhenald.

Ia menambahkan, tidak kalah pentingnya, agar kartu prakerja bisa berjalan efektif, perlu dilakukan pembinaan pada kaum muda agar lebih siap memasuki dunia kerja, mendatangkan investor baru, dan menyiapkan para tenaga kerja muda untuk menjadi pelaku ekonomi kreatif yang mandiri.

"Ibaratnya, kita tetap memberikan pancing dan kail, namun lebih upgrade. Selain itu mekanismenya diatur dengan berdasarkan empat prinsip, yakni transparan sehingga mencapai sasaran, tetap mengutamakan kemandirian, membenahi skill sehingga tidak memulai dari nol, serta memiliki batas waktu agar yang menggunakan bisa lebih banyak," ungkapnya. (OL-1)