RI Perpanjang Larangan Terbang Boeing

MASA larangan terbang pesawat Boeing 737 Max 8 di Indonesia berpeluang diperpanjang.

"Kami sudah mengirim surat kepada Federal Aviation Administration (FAA). Apabila ada arahan dan harus menunggu sampai April, grounded ini notice by FAA. Pak Menteri memang memberi waktu sepekan. Namun, jika FAA notice mengeluarkan larangan terbang, kami akan mengikuti," kata Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Kemenhub, Avirianto, di Kantor Kemenhub, Jakarta, kemarin.

Sebelumnya, Menhub Budi Karya Sumadi menyatakan kebijakan larangan terbang (grounded) bersifat temporary atau selama sepekan sambil menginspeksi menyeluruh terhadap 11 Boeing 737 Max 8 milik Lion Air dan Garuda.

Jangka waktu sepekan untuk pengecekan bukanlah keputusan final. FAA akan mengeluarkan arahan baru pada April. Kini Kemenhub fokus menginspeksi ulang seluruh armada Boeing 737 Max 8 di Indonesia.

Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub, Polana B Pramesti, menegaskan pihaknya lebih mengutamakan tindakan preventif terhadap maskapai nasional.

Menurut dia, tidak urgensi melakukan larangan terbang bagi seluruh pesawat tipe Boeing 737 Max milik maskapai asing, baik menuju atau lepas landas dari Indonesia.

"Kami tidak melakukan itu karena kami memilih fokus pada Boeing 737 Max 8 yang dimiliki maskapai nasional," ujar Polana.

Direktur Pelaksana Lion Air Daniel Putut mengaku larangan terbang sementara Boeing 737 Max 8 tidak mengganggu layanan perusahaan tersebut.

"Secara operasional tidak banyak berpengaruh. Pesawat ini kami pakai ke Tiongkok dan Arab Saudi serta beberapa penerbangan domestik. Kami masih punya 114 pesawat lainnya. Namun, hasil penelitian Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) nanti dan adanya kecelakaan di Ethiopia menjadi bahan diskusi lain dengan Boeing," ungkap Daniel.

Sementara itu, Direktur Teknik Garuda Indonesia, I Wayan Susena, mengatakan pihaknya belum mengambil sikap soal pesanan 50 unit Boeing 737 Max 8 dan baru 1 unit yang tiba di Tanah Air.

"Kami menunggu investigasi FAA, KNKT, dan Dirjen Perhubungan Udara. Apa arahan mereka," tandas Susena. (Sat/RF/X-3)